Ketua KPU Palopo Abbas Djohan saat melantik para anggota PPS Palopo, Selasa 24 Januari 2023 di Hotel Agrowisata Palopo --ist--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo melantik sejumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Selasa, 24 Januari 2023, di Hotel Agrowisata Latuppa.
Pelantikan ini dihadiri langsung Wali Kota Palopo Drs. H. M. Judas Amir, M.H, Ketua KPU Palopo Abbas Djohan, Sekretaris dan Komisioner, Bawaslu Kota Palopo, Camat dan Lurah serta anggota PPK.
KPU Palopo berharap PPS yang tersebar di 48 kelurahan dapat menjaga integritas saat bertugas.
''Mereka akan bertugas di setiap Kelurahan masing-masing berjumlah 3 orang,'' kata Ketua Komisioner KPU Abbas Djohan.
Ditambahkan, usai para PPS dilantik maka tugas pertama yang harus dilakukan adalah membentuk panitia pendaftaran pemilih yang ditugaskan di setiap wilayah TPS.
''Tahapan awal yang akan dilakukan PPS adalah pemutakhiran data pemilih.
Olehnya itu kepada PPS yang baru saja dilantik agar segera membentuk petugas pemutakhiran data pemilih,'' ucap Abbas.
Setelah mengikuti pelantikan para PPS diberikan bimbingan teknis (Bimtek) dan apel kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
Abbas Djohan membeberkan bahwa proses perekrutan PPS ini membutuhkan satu bulan.
"Mulai dari pendaftaran sampai penetapan anggota PPS. Dan bagi kami inilah yang kami anggap mampu menjalankan tugas sebagai PPS, " kata Abbas.
Mantan aktivis mahasiswa ini mengungkapkan, tugas dari anggota PPS yang sudah dilantik adalah segera berkoordinasi dengan Lurah masing-masing.
''Kami minta para anggota PPS yang sudah dilantik segera mengenali wilayah tempat tugasnya, bersama camat, lurah, dan tokoh masyarakat. Melakukan deteksi potensi kerawanan pelaksanaan pemilu yang kemudian dilaporkan kepada kami KPU untuk kami tindaklanjuti bersama dengan Forkopimda," harap Abbas.
Sementara itu, Wali Kota Palopo Judas Amir berharap kepada semua agar cinta terhadap tugasnya.
''Dalam melaksanakan tugas, haruslah dilandasi dengan rasa cinta terhadap tugas. Anggota PPK dan PPS tidak boleh percaya bila dalam pelaksanaan tugas ada yang datang mengatakan bahwa ada peraturan baru, selain dari peraturan KPU, " ujarnya.
Tak hanya itu, Judas menjelaskan jika ada Lurah yang datang katakan begini-begitu, jangan percaya. Termasuk wali kota kalau juga datang. ''Jangan percaya. Jadi, satu- satunya yang harus dipercaya, adalah aturan yang bersumber dari KPU,'' imbaunya. (Asrul)
