Seorang petani saat memetik buah sawit.--ist--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sulawesi Selatan masih menduduki rekor harga terendah di Indonesia.
Bagaimana tidak, sesuai data yang dirilis DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apksindo), Ahad 5 Februari 2023 menyebut bahwa dari 22 Provinsi penghasil sawit di Indonesia, penetapan harga TBS oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Dinas TPHP masih paling terendah yakni Rp1970/kg.
Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat pertama harga TBS yakni Rp 2556/ kg. Kemudian disusul Provinsi Riau Rp 2548/kg.
Sumatera Utara menduduki urutan ketiga tertinggi yakni Rp 2531/kg. Jambi Rp 2492/kg.
Provinsi Kalimantan Selatan harga TBS masih cukup bagus yakni Rp 2479, Kalimantan Tengah Rp 2457/kg. Sedangkan Sumatera Selatan Rp 2414/kg. Provinsi Aceh Rp 2410/kg.
Di Kalimantan Barat Harga TBS penetapan Pemerintah Rp 2406/kg.Kalimantan Timur Rp 2401/kg. Bangka Belitung Rp 2383. Lampung Rp 2363. Bengkulu Rp 2357. Provinsi paling Timur yakni Papua ternyata harga TBS juga masih bagus yakni Rp 2352. Kalimantan Utara Rp 2319.
Di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara paling tinggi pembelian TBS yakni Rp 2300. Disusul Sulawesi Barat Rp 2258. Sulawesi Tengah Rp 2151.Papua Barat Rp 2120.Banten Rp 2050. Gorontalo Rp 2043. Terakhir Sulsel Rp 1970/kg.
Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung merasa Parihatin dengan harga TBS Sulsel yang masih terendah di Indonesia dan sudah bertahan sejak dua bulan lalu.
Ia berharap ada Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Sulsel hadir ketika rapat harga TBS di Disbun Sulsel.
''Yang pasti kami dari DPP akan memfasilitasi DPW Sulsel supaya "fight" pada saat rapat penetapan,'' katanya.
Kepada DPW APKASINDO Sulsel juga supaya segera menyurati Aparat Penegak Hukum seperti Kejati Sulsel dan Polda Sulsel, agar hadir dalam rapat harga TBS, sebagaimana sudah dilakukan di Riau. Kehadiran APH sangat penting untuk transfaransi dan akutanbilitas BOL dan BOTL. Ya harus dibedah BOL dan BOTL saat rapat harga, karena harga TBS itu kuncinya disitu.
"Di Riau, Pendampingan melekat penetapan harga TBS dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Pak Kajati Riau, Dr. Supardi, SH.,MH sudah memberikan laporan langsung ke Jaksa Agung. Dalam laporan (surat) tersebut salah satu poin nya adalah bahwa rendahnya harga TBS petani di Riau khususnya, bersumber dari Permentan 01 tahun 2018, oleh karena itu Kejati Riau merekomendasikan urgen segera direvisi".
Harga TBS di Riau, pasca pendampingan Kejati Riau berangsur membaik karena transparansi dan akuntabilitas semakin dipertegas oleh Kejati Riau.
Presiden Jokowi sudah memberikan arahan pada saat rapat kabinet supaya Menteri dan APH menjaga daya beli dan ketahanan pangan masyarakat.
''Harga TBS berkaitan dengan ketahanan pangan serta saya beli (NTP) "dan APH bagian dari ketahanan pangan tersebut", lanjutnya.
Dalam rapat harga TBS Sulsel juga supaya membicarakan Satgas Kepatuhan Harga TBS Disbun Sulsel.
Dari data yang dimiliki, PKS-PKS yang membandel ini berasal dari yang bukan anggota GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).
Kalau anggota GAPKI biasanya patuh ke regulasi dan kami APKASINDO bisa cepat berkordinasi. Tapi yang bukan GAPKI seperti main kucing-kucingan karena susah berkordinasi ke manajemennya.
''Untuk kami petani sawit memohon kepada APH supaya sikat habis PKS-PKS yang membandel dan curang," tegas Gulat.
Wakil Ketua Apkasindo Sulawesi Selatan, H Rafiuddin SH berharap perhatian dari Menteri Pertanian tentang harga TBS di Sulsel. Apalagi dia berasal dari Sulsel.
Kami tidak menuntut harga yang tinggi, tapi harga yang sesuai dan sebenarnya. Untuk itulah diperlukan transparansi dan akuntabilitas BOL dan BOTL, lanjut Rafiuddin.
"Kami petani Sulsel sudah mau bangkrut, untuk itu harga TBS periode bulan Februari ini mudah-mudahan ada kenaikan harga TBS karena memang ada kenaikan harga CPO. Apalagi jika APH bisa hadir, tentu akan sangat membantu terkhusus kaitannya kepada akuntabilitas".
Minimal setara dengan Kabupaten tetangga Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah, harap Rafiuddin.
Rapat Harga akan dilaksanan dalam waktu dekat di Kab Wajo, doa dan harap kami petani semoga ada kenaikan harga TBS penetapan Provinsi Sulawesi Selatan. (mahmuddin)
