Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML) Kabupaten Toraja Utara Dra.Simbong Ranggina ,S.STP --ist--
PALOPOPOS.FAJAR CO.ID, RANTEPAO-- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML) Kabupaten Toraja Utara Dra.Simbong Ranggina ,S.STP angkat bicara terkait pemotongan tunjangan kepala lembang.
Tak hanya Kepala Lembang se- Kabupaten Toraja Utara, pemotongan honor juga terjadi kepada seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) di Toraja Utara. Diperkirakan sebesar 50 persen.
Kadis DPML Toraja Utara menjelaskan, terkait pemotongan penghasilan kepala lembang dan honor BPL dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah turun. Sehingga, dengan demikian, anggaran turun drastis. Maka, keputusan diambil untuk menurunkan pendapatan kepala lembang dan anggota BPL sampai 25 persen hingga 50 persen.
"Perangkat Lembang tidak diturunkan. Karena, ada aturan terkait penghasilan mereka. Yakni, setara dengan golongan ll A sebesar Rp.2.022.500 ditambah tunjangan mereka. Itulah yang diterima perangkat lembang setiap bulannya. Untuk Seklem sebesar Rp 2.222.400 ditambah tunjangannya Rp 387.000. Sementara itu, untuk Gaji Kepala Lembang Rp.2.500.000 ditambah Tunjangan Rp.540.000 serta tambahan penghasilan sebesar Rp 1.960.000. Sehingga total setiap bulan yang diterima Kepala Lembang Rp5 juta. Namun, saat ini, untuk tambahan penghasilan kepala Lembang sebesar Rp1 .960.000 itulah yang saat ini tidak ada. Darimana kita mau ambilkan anggarannya," beber Kadis DPML Toraja Utara.
Selain itu, Kadis DPML juga menjelaskan terkait honor anggota BPL, bahwa untuk BPL tidak ada aturannya mengenai besaran honornya. Itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Harusnya, ada Pendapatan Asli Lembang (PAL). Sehingga jika terjadi hal seperti ini, tidak kaget lagi. Ada dana safety untuk menutupinya. BPL punya tanggung jawab untuk membuat produk hukum tentang Pendapatan Asli Lembang (PAL) bagaimana caranya untuk mendapatkan PAL.
"Hal inilah yang saya sampaikan selama ini, jika Kepala Lembang datang ke sini (kantor). Saya katakan, kembali ke Lembang lalu diskusikan bersama para BPL. Karena, tugas BPL untuk menertibkan produk hukum bagaimana supaya ada PAL masuk. Misalnya, selama ini ada 1 ekor kerbau, 1 kakinya harus masuk ke Lembang itu dibuatkan Peraturan Lembang (Perlem ). Karena, BPL punya produk hukum. Sama dengan DPRD kalau di Kabupaten. Makanya, selama ini banyak pertanyaan apa yang dikerjakan BPL. Nah, inilah yang wajib dikerjakan BPL membuat produk hukum terkait PAL," ungkapnya.
Ditambahkan Kadis DPML, pihaknya mau buat Bimtek untuk Anggota BPL se Toraja Utara. Tapi, anggaran tidak ada untuk itu.
Saat ini saja biaya operasional di Lembang turun drastis. Sehingga, katanya, berdampak segalanya buat ATK, biaya pembayaran air, Listrik. Sudah tidak ada anggarannya. Inilah gunanya Pendapatan Asli Lembang (PAL).
Hal seperti inilah yang perlu dikelola Badan Usaha Milik Lembang (Bumlem). Kenapa selama ini Kemendes selalu menggenjot mengenai Bumlem, Bumlem sehingga Lembang punya badan usaha.
''Yah, apalah di dalam itu. Apakah jual barang campuran, Gas Elpiji atau lainnya. Kayak di Jawa. Mereka punya Bumlem dan desa wisata yang menghasilkan,'' katanya.
Makanya, dia berharap kepada Kepala lembang jangan hanya berpangku tangan dengan hanya mengharapkan Dana Desa.
''Yah, mari berinovasi. Sehingga ada hal seperti ini. Dan, dapat mengatasinya," harapnya.
Kadis DPMD juga menyampaikan bahwa saat ini jangan terlena. Sebab, masih ada Anggaran Dana Desa (ADD). Bayangkan, kalau pemerintah berganti dan menghapus dana desa lalu apa yang mau dibuat. Oleh karena itu, mulai saat ini diperkuat PAL dan bentuk Bumlem. Sehingga saat dana desa tidak ada lagi maka sudah ada Bumlemnya yang bisa memback up.
"Dana desa ini adalah program Pak Jokowi. Jika besok terjadi pergantian pemimpin di Negeri ini dan tidak mau lagi melanjutkan program dana desa, maka apa yang terjadi. Selesai. Habis kita, khususnya Lembang yang ada di Toraja Utara. Mulai saat ini marilah kita berpikir untuk memajukan lembang dengan memperkuat PAL dan Bentuk Bumlem di Lembang masing-masing," pungkasnya.(albert tinus)
