Pemilu ke Depan Masih Didominasi Politik Uang

  • Bagikan

Oleh : Dr. Syahiruddin Syah, M. Si
Pengamat kebijakan Publik
Universitas Andi Djemma

Pemilu ke depan masih didominasi dengan politik uang, ini dikarenakan masih lemahnya regulasi yang menekan bagi para kandidat dan timnya untuk tidak menggunakan politik uang secara praktis, bahkan kedepan lebih terang-terangan akan menggunakan uang sebagai juru selamat bagi lolosnya mereka pada percaturan politik melalui pemilu demokratis 2024 mendatang.
Baik pemilu LEGISLATIF maupun pemilu KADA akan menjadikan uang sebagai dewa untuk menjadikan mereka sukses. Demikian pula penyelenggara dan pengawas pemilu tidak ada peraturan yang mengancam hukuman pidana bila mereka melakukan pembiaran politik uang bagi kandidat, dan bahkan condong berafiliasi pada kandidat yang memiliki tingkat kekuatan uang dan sponsor. Ini dibuktikan pada pemilu yang lalu yang merupakan lingkaran setan bagi penyelenggara dan pengawas maju kena mundur kena.

Tidak optimalnya penyelenggara untuk melakukan sosialisasi uandang-undang pemilu , baik dilingkungan ASN maupun di lingkungan masyarakat umum. Sampai sekarang masih banyak masyarakat belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta pemilu, pemahaman undang-undang pemilu tidak dikuasai dengan baik termasuk ancaman pelanggaran pemilu. Demikian pula tingkat kesadaran masyarakat tentang politik uang belum optimal, mental petugas juga masih orientasi uang sampai kepada penyelenggara tingkat yang paling bawah.

Dalam hal pilkada penyelenggara juga kemungkinan masih dominan berafiliasi pada penguasa dan atau (incamben) dengan berbagai iming-iming. Ini sudah menjadi rahasia umum yang susah untuk diantisipasi bagi pengawas. Hal ini semua karena sistem dan perilaku organisasi birokrasi masih sangat dominan dalam pelaksanaan demokrasi, baik dari kekuasaan maupun rekruitmen SDM. Penguasa bisa menggunakan Kekuasaannya dengan memanfaatkan ASN dalam penyelenggaraan pemilu, penguasa juga dapat memanfaatkan kepala desa/ lurah RW dan RT untuk penggalangan suara.

Inilah konsekwensinya bila bangsanya masih miskin, stabilitas politik dan ekonomi belum bagus, dan juga karena pertumbuhan ekonomi bangsa yang belum baik (stabil) pada kisaran 5 %persen ke bawah pasti para kapital memaksakan untuk meliberalisasi warga dalam politik uang pada even demokrasi. Sehingga setiap pesta demokrasi masyarakat dipaksa untuk menjual suaranya dan bahkan para Tim akan dijanjikan harapan yang memuaskan bila jagoan para capital berhasil dimenangkan.

Oleh karena itu diharapkan bagi penyelenggara bermental baik sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yaitu kejujuran, konsistensi dan komitmen serta ketulusan keikhlasan dalam menjalankan amanah sebagai orang yang dipercayakan menjadi penyelenggara dan pengawas. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan diharapkan dapat memaknai nilai kearifan lokal yaitu siri.

Siri dapat didefinisikan sebagai 'pedoman dalam menjalankan aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara', sehingga siri bukan hanya diletakkan didalam sebuah teori, dan siri juga bukan hanya diletakkan dalam sebuah undang-undang, akan tetapi siri dapat dimasukkan kedalam jiwa manusianya agar dalam melangkah selalu ada rem, dan waspada dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara.
Selamat membaca semoga bermanfaat. (*)

  • Bagikan