Semua Kab/Kota di Sulsel dapat Rp300 Juta untuk Penurunan Kemiskinan

* Staf Ahli Wali Kota dan Plt Kadis Kesehatan Hadiri Road Show Virtual Menko PKM

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TOMPOTIKKA-- Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Sekda Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, untuk tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulsel menyalurkan bantuan keuangan kepada lima Kabupaten yang dipetakan sebagai daerah yang berpotensi kemiskinan ekstrem sebesar Rp500 juta/kabupaten.

“Demikian pula bahwa tetap dikoneksikan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Juga terhadap semua Kabupaten/Kota diserahkan bantuan sebesar Rp300 juta untuk penurunan kemiskinan ekstrem,” kata Hayat.

Dia juga mengungkapkan, Gubernur Sulsel menyerahkan Rp200 juta bagi desa yang sangat tertinggal.

“Jadi cukup banyak yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting,” tandas Hayat.

Hal tersebut disampaikan Sekprov pada Road Show Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) secara virtual Rabu, 15 Marer 2023 kemarin. Membahas tentang percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota Sulsel.

Kegiatan ini diikuti Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr dr M Ishaq Iskandar MKes MM mewakili Wali Kota Palopo di ruang rapat Lantai 3 Kantor Wali Kota Palopo. Turut diikuti unsur Forkopimda Palopo, Plt Kadis Kesehatan dr Nasaruddin Nawir, pimpinan perangkat daerah serta Camat, dan Lurah.

Pada kesempatan ini, Menko PMK Prof Muhadjir Effendy dalam sambutannya mengatakan pertemuan ini untuk melakukan sinkronisasi masalah penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting Sulsel pencapaiannya relatif baik tetapi memang perlu ada peningkatan lebih lanjut.

“Ini adalah gambaran yang pertama tabulasi kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting dan dana Desa se-Sulsel. Jadi untuk Provinsi Sulsel, kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 berdasarkan catatan di Kemenko PMK jumlahnya 1,56% dan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yaitu 1,54%,” ungkap Muhadjir.

Adapun prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 27,4% dan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan juga yaitu 27,2%.

Masing-masing Pimpinan Daerah (Pemda) diminta mencermati kondisi daerahnya yang merupakan amanah Presiden Joko Widodo yang menargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus 0% di seluruh Indonesia.

“Prevalensi stunting dibanding tahun 2021 dan 2022, rata-tata memang ada yang mengalami kenaikan. Tapi banyak juga yang mengalami penurunan seperti kepulauan selayar angka stuntingnya mengalami kenaikan dari 27,7% menjadi 32,1%. Yang lain juga mohon untuk dicermati ada yang mengalami kenaikan ada yang mengalami penurunan,” sebut Muhadjir.

Ada juga yang angka stuntingnya sudah di bawah rata-rata Nasional seperti Kabupaten Barru 14,1% dan Kota Makassar 18,4%.

“Yang lain masih harus kerja keras karena angkanya masih cukup tinggi masih ada beberapa yang masih di atas 30%. Kerena itu mohon betul -betul dimanfaatkan sumber-sumber dana, sember-sumber daya manusia yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota untuk melakukan pembenahan,” ujarnya. (rls/ikh)