PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID MASAMBA -- Dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, tersebut, terdapat 10 poin imbauan tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. Pada poin pertama, Bupati Indah Putri Indriani mengimbau ASN dan masyarakat untuk tidak merayakan hari raya secara berlebihan, dan peka terhadap kondisi lingkungan sosial.
Poin kedua, pejabat dan ASN diminta menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. “Pejabat dan ASN diminta tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan tindakan koruptif, karena dapat menimbulkan konflik kepentingan,” kata Indah dalam SE tersebut.
Poin krusial SE itu adalah permintaan dana sebagai THR oleh pejabat/ASN, baik secara individu maupun institusi kepada perusahaan, atau penyelenggara negara lainnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, adalah perbuatan yang dilarang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Sementara gratifikasi yang terlanjur diterima berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Luwu Utara, disertai penjelasan dan dokumen penerimaannya.
Bupati juga berharap Kepala Perangkat Daerah (PD), Kepala UPTD, Kepala Desa, dan Direktur BUMD agar tegas mengimbau ASN di unit kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, yang berlawanan dengan tugas-tugasnya.
Tak kalah pentingnya, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, juga mengimbau kepada para Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.(hms/idr)
