PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, Lambatnya penyaluran beras sejahtera (Rastra) bagi masyarakat miskin Kota Palopo dinilai Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mengabaikan sikap pro rakyat. Dibalik permasalahan lambatnya penyaluran Rastra ini pula menyayangkan keberadaan anggota DPRD yang terkesan tidak peduli terhadap keluhan masyarakat.
Aktivis pemerhati masyarakat Kota Palopo, Zainal Abdin meminta DPRD Palopo mengambil langkah dalam menyikapi permasalahan Rastra ini. Menurut Zainal, sebagai wakil rakyat yang ada di parlemen harusnya peka terkait adanya permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat termasuk soal Rastra ini. "Kami mengharapkan keberadaan anggota DPRD khususnya komisi 1 memanggil pihak Dinas terkait dalam memastikan keberadaan Rastra yang belum disalurkan sejak tahun 2023 ini," katanya, lewat ponselnya, Kamis 8 Juni 2023.
Zainal menambahkan, bahwa anggota DPRD sebagai repsentase masyarakat di Parlemen tidak boleh mengabaikan situasi dan kondisi yang dialami saat ini. "Jangan nantinya ketika mau Pileg baru datang ke masyarakat. Kasihan masyarakat kalau masyarakat karena ini menyangkut kebutuhan dasar hidup," katanya.
Ketua komisi 1 DPRD Palopo, Aris Munandar memastikan pihaknya akan mengundang Dinas terkait dalam menyikapi program Rastra tersebut. "Kita jadwalkan Jumat besok (hari ini) memanggil pihak Dinas Sosial. Tentunya kita ingin memastikan apa kendala yang dihadapi sehingga penyaluran Rastra belum dilakukan," kata Aris Munandar, Kamis kemarin.
Politisi Hanura ini pula juga ingin memastikan keberadaan anggaran Rastra ini yang mengalami pengurangan. Sebab kata dia, Rastra di tahun 2023 ini dialokasikan anggaran Rp1,5 miliar. "Semestinya, tidak ada boleh pengurangan. Tapi kita akan mengawal ini sampai betul-betul terealisasi," katanya.(rul-idr)
