- Pakai Gabus ke Sekolah
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani menyoroti siswa SDN 478 Barowa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa ke sekolah. Menurut Puan, hal itu ironis di balik pembangunan kota yang masif tapi masih ada sarana sekolah yang memprihatinkan.
"Perjuangan siswa-siswa di Kabupaten Luwu itu sungguh luar biasa. Mereka bertaruh nyawa demi mendapatkan pendidikan," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/6/2023).
"Kenyataan ini sekaligus menjadi ironi untuk kita semua. Di saat pembangunan besar-besaran terjadi di Ibu Kota dan kota-kota besar lain, masih ada anak-anak kita yang harus berangkat sekolah dengan sarana yang sangat memprihatinkan," lanjut Puan.
Puan mendorong pemerintah pusat turun langsung ke daerah yang infrastrukturnya tidak mendukung akses anak-anak dalam menjangkau sekolah. Ia menekankan langkah tersebut sangat penting dan tepat dalam menangani masalah pendidikan di daerah terpencil.
"Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan adalah infrastruktur yang memadai. Sayangnya, banyak daerah di Indonesia, terutama yang terletak di daerah terpencil, masih menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur yang tidak memadai," ujarnya.
Mantan Menko PMK itu pun meminta Pemerintah Daerah dan pihak sekolah dapat memberikan dispensasi dan alternatif sistem belajar lain untuk sementara waktu untuk para siswa tersebut. Puan mengingatkan, jembatan yang ambruk bukan merupakan kesalahan siswa sehingga dampaknya tidak boleh ditimpakan kepada mereka.
"Paling tidak sekolah bisa memberikan materi pelajaran yang memungkinkan para siswa tersebut mempelajari secara mandiri di rumah 2 atau 3 kali seminggu agar tidak perlu tiap hari mereka ke sekolah untuk sementara waktu," ungkapnya
"Atau bisa juga dengan menerapkan sistem pembelajaran online seperti yang dilakukan saat pandemi COVID-19 melanda. Pemerintah harus bisa menghadirkan solusi yang tidak merugikan siswa belajar," imbuh Puan.
Puan juga mendorong pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap kelayakan infrastruktur di daerah-daerah. Selain itu, Puan meminta penerapan program pembangunan daerah harus memperhatikan urgensi yang ada.
"Masih banyak siswa sekolah di daerah-daerah yang harus melewati kawasan sepi, daerah perladangan dan perbukitan dengan medan jalan yang cukup sulit setiap hari untuk menjangkau sekolah," tuturnya.
Puan mengatakan anak-anak harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak diwujudkan oleh pemerintah setempat. Ia mengingatkan, pendidikan yang layak merupakan amanat konstitusi dan hak anak yang harus dipenuhi.
"Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, alokasi anggaran yang memadai, serta mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah ini," tegas Puan.
Di lain sisi, Puan menekankan anak-anak di daerah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan seperti anak-anak di perkotaan.
"Perjuangan anak-anak di daerah tidak boleh disia-siakan atau diabaikan. Sudah menjadi tugas negara memastikan semua anak negeri memperoleh pendidikan dan fasilitas pendukungnya dengan optimal," ujarnya.
"Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak sangat penting dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak", sambung Puan.
Puan menilai investasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang memadai di daerah merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi penerus bangsa. Puan menyebut, anak-anak inilah yang akan memajukan negara secara keseluruhan.
"Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil memiliki guru yang berkualitas, sarana belajar yang memadai, dan program pendidikan yang merata sebagai investasi kita kepada penerus bangsa ini," urainya.
"Ingatlah, mereka adalah generasi penerus yang merupakan masa depan bangsa Indonesia," tutup Puan.(int)