Komisi B DPRD Sulsel Kunker di Lutra bahas Harga Sawit. --mahmuddin--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MASAMBA-- Pelanggaran harga Tanda Buah Segar (TBS) yang kerap dilakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sulsel, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus Turun Gunung.
Melalui Komisi B DPRD Sulsel, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) khusus soal sawit di Kab Luwu Utara, Senin, 26 Juni 2023.
Dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Wahyuddin M Nur, kunker legislator provinsi diterima langsung Bupati Luwu Utara, Hj Indah Putri Indriani didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kab Luwu Utara, Ir Rusdi Rasyid.
Dalam sambutannya, Wahyuddin mengatakan bahwa kunker ini dalam rangka mendengar langsung keluhan petani sawit termasuk dari pihak PKS soal harga TBS tersebut, yang katanya terendah di Indonesia. Diperparah lagI, karena PKS selalu melanggar keputusan pemerintah provinsi.
"Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas THP-Bun telah menetapkan harga TBS sekali sebulan, tapi kalau memang ketetapan itu merugikan petani karena dilanggar PKS, tentu kita harus hadir," jelas Wahyuddin Nur.
Menurutnya, dalam menentukan harga TBS, pemerintah tidak serta merta menetapkan besaran harga, tetapi banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan.
"Semoga kunker Komisi B ini ada hasil yang kami bawah untuk ditindaklanjuti di Pemerintah Provinsi Sulsel nantinya," ujarnya.
Sedangkan Bupati Luwu Utara, Hj Indah Putri Indriani melaporkan kondisi Pertanian dan perkebunan di Luwu Utara yang merupakan Sektor yang memberikan kontribusi 80 persen PDRB di Luwu Utara, utamanya Kelapa Sawit.
"Kabupaten Luwu Utara salah satu terluas Sulsel. Penduduk 80 persen adalah petani. Khusus perkebunan, menyumbang PDRB 80 persen. Makanya, Pemerintah Kab Lutra memberikan perhatian besar sektor tersebut termasuk kelapa sawit," kata Indah.
Sawit, sambung Indah, cukup primadona di Lutra ini dan sudah dirasakan petani Lutra. Dimana ada sekitar 15 ribu petani bergelut di kelapa sawit, dengan total luas lahan sawit 24 ribu hektar.
"Dari 24 ribu hektar 4 ribu hektar sudah kita remajakan dengan Program Sawit Rakyat (PSR) dan ke depan diupayakan pengembangan sawit dari pemerintah pusat," ucapnya.
Dalam sesi dialog, Ketua Apkasindo Kab Luwu Utara, H Rafiuddin melaporkan kondisi PKS yang selalu membeli TBS petani dibawah harga kesepakatan bersama, termasuk PKS Plat Merah PTPN yang mestinya menjadi contoh karena perusahaan milik negara. Tapi, justru lebih dulu menurunkan harga pembelian TBS.
"Melalui Pak Dewan Komisi B ini, kami petani sawit berharap ada ketegasan terhadap PKS yang bandel tersebut,'' tandas Rafiuddin.
Sayangnya, dalam Kunker Komisi B tersebut hanya dihadiri tiga perwakilan PKS yakni PTPN XIV, PT Kasmar Matano Persada, dan PT Parma Darma Global Sawit. Padahal, jauh sebelumnya, pihak DPRD Sulsel sudah mengirim surat ke masing-masing PKS di Sulsel.(mahmuddin)
