PPP Tegur Legislatornya, Golkar Minta Evaluasi Ketua DPRD
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TOBULUNG-- Walau sudah diresmikan pada HUT Palopo, Ahad, 2 Juli 2023 lalu, namun belum ada anggota dewan yang berkantor di gedung baru DPRD Palopo, Kel. Tobulung.
Hal tersebut berdasarkan pantauan wartawan di gedung baru DPRD Palopo sekira pukul 11.30 Wita, Senin, 3 Juli 2023 kemarin. Terlihat seorang anggota Satpol-PP, berjaga-jaga. Dan satu orang staf perempuan.
"Tidak ada pi anggota dewan yang masuk," kata Satpol yang ditemui di gedung baru DPRD Palopo.
PPP - GOLKAR
Sementara itu, hadirnya legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada paripurna DPRD HUT ke-21 Kota Palopo di gedung baru DPRD, Kel. Tobulung, Kec. Bara, mendapat teguran dari Ketua PPP Palopo, H Haidir Basir (HB).
"Saya anggap bahwa yang bersangkutan melanggar instruksi partai yang secara tegas menginstruksikan kepada anggota Fraksi Golkar untuk tidak hadir di acara paripurna di gedung baru DPRD yang telah menolak pembangunannya," kata HB yang dimintai tanggapannya, Senin, 3 Juli 2023 kemarin.
Dalam etika politik, kehadiran dua legislator PPP, Darmawati dan Muh Mahdi, telah melakukan pelanggaran sesuai instruksi dari Fraksi Golkar. Apalagi sebelumnya, HB telah memerintahkan kepada dua kadernya agar tetap menolak ikut dalam acara peresmian gedung dari paripurna di gedung baru tersebut.
"Sebagai anggota PPP sebelumnya secara lisan saya sudah sampaikan yang bersangkutan tapi mereka tidak mengindahkannya. Kami akan bicarakan di internal partai," terang HB.
Sementara itu, kehadiran Ketua DPRD Palopo, Dr Hj Nurhaenih pada paripurna HUT Palopo di gedung baru DPRD, juga dipersoalkan pengurus Golkar Palopo.
Pengurus DPD Golkar Palopo, Zainal Abidin menyayangkan sikap Ketua DPRD karena setuju pelaksanaan paripurna di gedung baru DPRD. Padahal, Fraksi Golkar secara kelembagaan telah menolak untuk hadir.
"Sikap Ketua DPRD sudah tidak memegang prinsip di internal fraksi tempat ia berada saat ini. Saya selaku anggota dari Partai Golkar meminta supaya pimpinan Partai Golkar Palopo menyikapi sikap yang dilakukan ketua DPRD," katanya, melalui whatsappnya.
Ia mendukung keberadan Fraksi Golkar yang menyatakan sikap tidak akan menghadiri sidang paripurna di gedung baru DPRD yang notabene proyek yang tidak disetujui Fraksi Partai Golkar sebelumnya.
"Mestinya ketua DPRD tidak asal menyetujui penandatanganan undangan paripurna ini. Karena dia bagian dari fraksi yang menolak pembangunan gedung DPRD," terang Zainal. (ria-rul/ikh)
