Mulai Infrastruktur hingga Pendidikan
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Salah satu strategi para bakal calon legislatif (bacaleg) untuk menggaet simpati dan dukungan pemilih adalah lewat "jualan" program unggulan.
Pasca adanya perbaikan Daftar Calon Sementara (DCS) di KPU. Sejumlah calon legislatif 2024 mulai menjual program demi menggaet hati pemilih di dapil masing-masing. Apalagi kursi yang diincar adalah DPR RI.
Seperti Ketua DPD PDI Perjuangan Kota Palopo, Alfri Jamil mengatakan bahwa tentunya PDI Perjuangan mewujudkan bagaimana PDI Perjuangan sebagai jalur aspirasi politik sebuah negara Demokrasi, selain ciri lainnya, yakni pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil.
Lewat Parpol, aspirasi rakyat diformulasikan secara sistematis dan diartikulasikan untuk menjadi keputusan-keputusan politik yang memengaruhi penyelenggaraan negara atau kebijakan publik lainnya. Sehingga pembangunaan dan kesejahteraan merata untuk semua masyarakat. "Inilah yang menjadi perioritas bagi setiap kader PDIP terutama mereka yang ada di Parlemen untuk dimplementasikan," katanya belum lama ini.
Sementara itu, Ketua PPP Palopo, Haidir Basir mengatakan bahwa PPP dalam melaksanakan agenda politik menitik beratkan kepada Amar Maruf Nahi Munkar yang mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat dibidang usaha kecil dan menengah, penciptaan lapangan kerja serta pemenuhan bahan pokok bagi kehidupan rakyat.
Langkah strategis nya adalah ekonomi masa depan kita adalah ekonomi hijau (sustainablity).
"PPP lebih fokus ke masalah tersebut diatas, tidak akan bicara masalah kekuasaan. Jika hal ini dijalankan dan teratasi insya Allah PPP dalam melaksanakan Amar maruf nahi munkar akan memenuhi rasa keadilan rakyat dalam peningkatan derajat ekonomi rakyat," katanya.
DSP
Sementara itu, salah satu bacaleg DPR RI dari Partai Demokrat, Ir Dewi Sartika Pasande (DSP) menegaskan jika dirinya maju sebagai bakal calon legislatif Senayan semata-mata untuk pengabdian kepada masyarakat di Tana Luwu, Toraja, dan daerah pemilihan.
DSP yang juga Ketua Umum AKAR Bersatu ini, kalau dengan cara masuk dalam legislatif ia bisa berbuat lebih besar kepada masyarakat.
"Jadi pengusaha tidak cukup, hanya dengan melalui kebijakan pemerintah ada itu di politik. Saya tidak bisa intervensi apa-apa, meskipun saya bangun pabrik dimana-mana, kalau tidak masuk dalam sistem pembuat kebijakan itu," tegasnya.
Ia ingin segala aspirasi dari pusat dibawanya ke daerah ini. Di dalam politik, juga butuh kolaborasi antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat. "Semua aspirasi masyarakat bisa tersampaikan ke pusat melalui perwakilannya di Senayan," sebutnya.
Ada juga Bacaleg DPR RI dari Partai Gerindra, Hj Aisyah Tiar Arsyad berniat bergabung dengan Komisi X DPR RI yang mengurusi bidang Pendidikan, Riset, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
“Berdasarkan latar saya tiga tahun belakangan ini, saya aktif sebagai akademisi di kampus. Saya ingin masuk Komisi Sepuluh (X). Ini murni panggilan dari dalam hati saya,” kata Aisyah di SwissBelinn Panakkukang, Makassar, pekan lalu.
Ia menjelaskan, keputusannya untuk bergabung dengan Komisi X disebabkan kegamangannya melihat kondisi pengembangan dunia pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan kepariwisataan di Indonesia, khususnya wilayah dapil 3 meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo, yang belum memadai.
“Mulai dari tidak meratanya akses informasi terkait beasiswa sampai kondisi infrastruktur pendidikan di daerah terisolir yang memprihatinkan. Pembangunan jangan hanya di kota, tapi juga di pelosok!” tuturnya.
Dari segi infrastruktur nyaris segala bangunan gedung sekolah di Indonesia adalah warisan era kolonial Belanda. Pemerataan dan penataan jumlah guru di Indonesia juga masih belum sesuai kebutuhan. Sekolah-sekolah di kota berkelebihan guru, sebaliknya di pelosok mengalami kekurangan guru.(idr)
