Alokasi Anggaran Lebih Diutamakan Proyek Fisik
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Pemerintah Kota Palopo gagal mengurangi warga miskinnya. Membuat angka kemiskinan sebagaimana yang ditargetkan tak mencapai target.
Pengamat Ekonomi, Dosen Universitas Mega Buana, Afrianto Nurdin MSi, mengungkapkan bahwa target penurunan angka kemiskinan di Kota Palopo tidak memenuhi target tiap tahun. Itu dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik.
Menurut dia, bahwa berpedoman kepada RPJMD Kota Palopo sebagai indikator kinerja Pemkot terkait target penurunan penduduk miskin 6,28 persen di tahun 2022. Namun, realisasinya saat ini berada diangka 7,78 persen. Begitu juga di tahun 2021 dengan target 6,57 persen, sementara realisasinya 8,14 persen.
"Jadi target penurunan angka kemiskinan di Palopo ini tidak tercapai, jika melihat persentasenya dari data BPS dengan dari RPJMD Kota Palopo," katanya, Jumat kemarin.
Saat ini jumlah penduduk miskin di Palopo 7,78 persen. Artinya, terdapat 39,62 persen yang rentan jika terjadi guncangan ekonomi. Ini merupakan risiko yang dihadapi rumah tangga. Jika saat ini miskin mereka akan selalu terperangkap dalam kemiskinan.
"Kenapa demikian terjadi, karena alokasi belanja besar ke infrastruktur yg tidak berkaitan dengan masyarakat kecil, seperti pembangunan fisik, salah satunya multiyears. Struktur UMKM lebih banyak Ultra Mikro. Jadi anggarannya harus lebih banyak ke pemberdayaan UMKM. Tidak ada keseimbangan pembangunan antar sektor sehingga memunculkan ketidakstabilan dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi," katanya.
Ia lalu mengelompokkan pengeluaran masyarakat menurut Bank Dunia.
Kalangan ke atas pengeluaran lebih Rp6 juta per orang tiap bulan. Kelas menengah Rp1,2 hingga Rp6 juta per orang. Menuju kelas bawah Rp532 ribu hingga Rp1,2 juta. Kelas rentan Rp354 ribu hingga Rp532 ribu. Untuk miskin, pengeluaran angka di bawah angka kemiskinan nasional Rp354 ribu per orang tiap bulan.
"Melihat mencermati data BPS Kota Palopo, pengeluaran per kapita dengan menggunakan basis perhitungan dia atas terdapat 52,60 persen yang dikategorikan dalam kelas menengah dan atas. Sisanya adalah penduduk miskin, rentan dan menuju kelas menengah," katanya. (rul/idr)
