Ilustrasi Pj Gubernur Sulsel
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Tak terasa, masa jabatan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman segera berakhir. Yakni, 5 September mendatang.
Menjelang masa jabatan yang sisa dua bulan lagi, kini nama-nama Penjabat gubernur mulai digodok.
Yah, Fraksi-fraksi Partai politik di DPRD Sulsel mulai memberikan argumen soal sosok yang akan diusulkan Pj. Gubernur Sulsel nantinya.
Berdasarkan UU, maka bulan Agustus atau satu bulan sebelum berakhir masa jabatan ASS, maka sudah ada nama diusulkan dari DPRD Sulsel kepada Kemendagri.
Sejumlah figur pun mengemuka sebagai kandidat Gubernur Sulsel. Di antaranya, dua rektor dari universitas tekemuka di Makassar, Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, Rektor UNM Prof Husain Syam, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam, Laksma TNI Abdul Rivai Ras, Inspektur Utama Setjen DPR RI dan mantan Kapolda Sulsel, Komjen Nana Sudjana.
Ada juga nama Inspektur Jenderal Depdagri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri, Dr Drs Bachtiar MSi, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri, Dr Akmal M Piliang.
Sekretaris fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan partainya akan mengusulkan figur- figur terbaik untuk menjadi kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel pengganti Andi Sudirman Sulaiman yang mengakhiri masa jabatannya September mendatang.
"Tentu masih ada waktu 2 bulan. Pasti kita akan usulkan figur terbaik. Dari Golkar belum ada nama saat ini, pasti kita akan usulkan nama setelah konsultasi dengan DPD 1 Golkar Sulsel," kata Rahman Pina, Rabu, 19 Juli 2023.
Ditanya soal kapan konsultasi nama ke DPD 1, Rahman Pina mengatakan, masih menunggu surat dari pimpinan DPRD setelah ada penyampaian dari Depdagri.
"Kan kita masih menunggu. Bagaimana mungkin ada nama, konsultasi saja belum. Tunggu surat pimpinan DPRD dulu," jelas Ketua AMPG Golkar Sulsel itu, seperti dilansir rakyatsulsel.co.id (Group PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID).
Rahman Pina menegaskan, sejauh ini pembahasan terkait Pj Gubernur Sulsel belum dilakukan di DPRD. Dia menyebut masih menunggu surat dari Depdagri yang kemudian nanti dijadikan acuan pengusulan nama.
Terkait asal usul figur kandidat Pj Gubernur Sulsel, fraksi Golkar tidak terjebak pada dikotomi putra daerah dan non putra daerah.
"Ada kriterianya nanti. Sepanjang memenuhi persyaratan administratif sesuai regulasi, tak masalah. Bisa putra daerah, bisa juga bukan. Bisa TNI Polri, atau dari lembaga yang lain," tutup Rahman Pina.
Sedangkan, wakil Ketua DPRD Sulsel asal fraksi Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah Arbe swjumlah tokoh asal Sulsel yang beredar jika memenuhi syarat maka Demokrat mendorong masul sebagai Pj. Gubernur Sulsel masa sisa nantinya.
"Inikah semua berpeluang. Saya kira, kalau ada tokoh kita dari Sulsel yang memenuhi syarat untuk jabatan tersebut, kami di DPRD Sulsel menyambut baik," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel dua periode itu menambahkan, kewenangan di DPRD Sulsel hanya mengusulkan nama ke Depdagri (Mendagri), tetapi putusan ada pada Presiden menentukan siapa akan menjadi Pj Gubernur.
"Keputusan di pusat. Jadi kalau dibilang terbuka lebar jalannya, iya. Untuk diusulkan namanya-nama dari Sulsel," paparnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Adi Ansar menilai, mengenai figur Polri dalam pengisian Pj Gubernur sah-sah saja. Sepanjang memenuhi syarat administrasi.
Hanya saja kata Adi Ansar, dalam pengusulan tiga nama Pj akan dibahas bersama sembilan fraksi di DPRD Sulsel.
"Ini tinggal menunggu waktu saja karena ada hak fraksi untuk mengusul tiga nama. (Figur Polri) bisa juga. Tentu kami di DPRD akan berkompromi mengusul tiga nama," ujarnya.
Menurut Adi Ansar untuk figur skala lokal yang memenuhi syarat administrasi sebagai Pj hampir tidak ada. Sebab Sekretaris Provinsi dijabat oleh Plt bukan defenitif.
Sehingga Adi Ansar berharap, penentuan Pj Gubernur nantinya mampu memahami kondisi masyarakat di Sulsel.
Tentu ia berharap dalam menetapkan Pj ini memperhatikan kebutuhan lokal kita di sini. Ingat, Sulsel ini adalah episentrum politik Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.
"Di sini tempat berkumpulnya para pendekar, itu harus dipertimbangkan," tukasnya.
Sementara Fauzi Andi Wawo dari fraksi PKB DPRD Sulsel, menilai, figur Polri untuk Sulsel belum cukup sesuai. Sebaiknya kata dia, Pj Gubernur diisi figur yang betul - betul memulai karir di pemerintahan.
"Figur Polri saya pikir, Sulawesi Selatan aman-aman saja, menurut saya belum terlalu penting dipimpin TNI Polri," ujarnya.
Terpenting kata Uci- sapaannya- Pj Gubernur Sulsel mampu menjalankan transisi pemerintahan dengan baik. Serta memahami karakter masyarakat di Sulawesi Selatan.
Bagi PKB tentu berharap Pj ini orang paham betul soal kepentingan daerah ini. Apalagi kita tidak bisa menutup mata, pemerintah sekarang ini cukup banyak melahirkan masalah - masalah di belakang, yang mencuat kan soal Stadion.
"Kita berharap Pj ini menyelesaikan lah, kita tidak berharap menyelesaikan semuanya . Tapi memberikan harapan lebih baik," harapnya. (yad/raksul/pp/)
