Ketua Apkasindo Sulsel, Dr Ir H Badaruddin Puang Sabang MM saat menghadiri Rapat harga TBS Sulsel. --ist-
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR--- Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Provinsi Sulawesi Selatan betul-betul " Kepala Batu" bagaimana Tidak, rapat Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Provinsi Sulsel, Senin 7 Agustus 2023 hanya dihadiri satu perwakilan PKS yakni PTPN XVI, atau ada tujuh PKS yang tidak hadir hingga rapat selesai.
Padahal jauh sebelum rapat, Dinas TPH-Bun telah mengirim surat undangan ke semua PKS di Sulawesi Selatan berikut permintaan Invoice atau kontrak Penjualan CPO mereka. Akibatnya rapat harga dianggap tidak kourum, walaupun demikian pimpinan rapat, Ir. Syarifuddin Sideng, MP Kepala Sub kordinator tanaman semusim menetapkan harga TBS untuk bulan Agustus Rp 1937 naik 37 Rupiah dari harga bulan sebelumnnya yakni Rp 1900/ kg.
Kepala Seksi pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan dinas TPHBun, Muhammad Iqbal kecewa karena hanya satu pimpinan PKS hadir dalam rapat harga. Makanya Ikbal mengaku segerah mengirim surat teguran kepada PKS yang tidak hadir dalam Rapat Harga hari ini.
"kami dan teman-teman TPHBun Kabupaten dan Apkasindo, telah sepakat Akan memberikan surat teguran kepada PKS yang bandel, Inshaa Allah hari ini kalau sudah selesai saya langsung kirim kr masing-masing PKS, " tandas M Iqbal.
Selain itu, kontrak penjualan CPO yang setiap bulan kita minta selalu tidak diberikan pihak PKS, makanya setiap rapat harga kita selalu berdebat tentang harga tanpa ada dasar berapa yang akan ditetapkan. " Ini juga kendala kita di Tim penetapan, tidak ada kontrak penjualan yang kita pegang, padahal dokumen itu sangat penting sebagai patokan kita untuk menetapkan harga TBS, " kata Iqbal.
Iqbal juga menerima laporan bahwa PKS membeli harga TBS petani di bawah harga yang penetapan, termasuk membeli TBS dengan potongan wajib hingga 3-4 persen. " Kalaupun PKS membeli dengan harga penetapan tapi ada potongan 3 persen itu sama saja melanggar kesepakatan, " ujarnya.
Ketua DPW Apkasindo Sulawesi Selatan, Dr Ir H Baddaruddin Puang Sabang dimintai tanggapannya juga menyayangkan tidak hadirnya pimpinan PKS dalam rapat harga. " Kita kecewa karena hanya PTPN yang hadir dan mengirimkan invoice dan administrasi lainnya," kata Puang Badar.
Dengan tidak hadirnya para perwakilan PKS, Badaruddin berharap pemerintah provinsi melakukan tindakan nyata tentunya senantiasa berpedoman kepada permentan Nomor 1 tahun 2018."
Apkasindo mendukung penuh Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini dinas, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk memberikan sanksi kepada PKS yang tidak patuh," tutupnya.
Adapun PKS yang tidak hadir dalam rapat harga diantaranya PT Bumi Maju Sawit (BMS), PT Mandiri Palmerah Agrindo (MPA), PT Teguh Wira Pratama (TWP), PT Surya Sawit Sejahtera (SSS), PT Parma Darma Global Sawit (PDGS), PT Jas Mulia, dan PT Kasmar Matano Persada (KMP).(mahmuddin)
