Golkar Palopo Sesalkan Sikap Ketua DPRD soal Usulan Pj Wali Kota, RMB: Kalau tidak Mau Diatur, Silakan Keluar

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BOTING-- Tak hanya PDIP dan Demokrat, Partai Golkar Palopo juga memprotes sikap Ketua DPRD Palopo yang tidak transparan menetapkan usulan Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo ke Mendagri.

Bahkan, Golkar secara kelembagaan akan menegur, dan kalau perlu, mengevaluasi sikap anggota Fraksi Golkar yang secara sembunyi-sembunyi membuat keputusan yang strategis.

''Harusnya keputusan itu ditembuskan pula ke fraksi. Dengan tegas saya sesalkan sikap pimpinan DPRD yang membuat keputusan secara tertutup. Kebetulan Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, maka selaku pimpinan partai, saya akan berikan teguran dan laporkan ke DPD Sulsel untuk evaluasi Ketua DPRD,'' tegas Ketua DPD Partai Golkar Palopo, H Rahmat Masri Bandaso (RMB) kepada Palopo Pos, Kamis, 10 Agustus 2023 kemarin.

Kalau perlu, lanjut RMB, ia akan minta ke Ketua DPD Golkar Sulsel untuk melakukan rolling pimpinan DPRD dari Fraksi Golkar. Karena bukan kali ini saja, dinilai melakukan pelanggaran kebijakan partai, tapi sudah beberapa kali.

''Larangan tertulis partai bagi Fraksi Golkar, dua kali dilanggar,'' terang RMB lagi.'

Soal usulan Pj Wali Kota, mekanismenya adalah pimpinan merapatkan usulan dari masing-masing fraksi secara transparan. Jangan dilakukan tertutup seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Yangmana, cara-cara seperti itu, menyalahi etika berpartai.

''Contohnya di Bone. DPRD melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan usulan Pj Bupati. Di provinsi juga begitu. DPRD Sulsel juga melaksanakan sidang paripurna. Di sini (Palopo), masa pimpinan DPRD tertutup. Ada apa,'' ucap RMB dengan nada tanya.

Ditambahkan, Fraksi Golkar adalah perpanjangan Partai Golkar di DPRD. Apa yang dilakukan anggota fraksi, harus sejalan dengan kebijakan partai, dan harus dilaporkan ke DPD Golkar. Termasuk Ketua DPRD Palopo, anggota Fraksi Golkar. Sehingga segala kebijakan dan keputusan dibuat terkait lembaga DPRD, harus dilaporkan ke DPD Golkar.

''Kalau sudah tidak mau diatur oleh Golkar, silakan keluar. Karena anggota fraksi itu pekerja partai, bukan petugas partai lain yang mau disuruh-suruh partai lain,'' tegas RMB. (ikh)