PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, AMASSANGAN-- Gonjang-ganjing polemik pimpinan DPRD Palopo tidak transparan menetapkan usulan nama Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo ke Kemendagri, ditanggapi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Palopo, H Haidir Basir.
''Saya sebagai Ketua PPP keberatan. PPP sebagai bagian dari Fraksi Golkar di DPRD Palopo, tidak terima dengan sikap Ketua DPRD yang sembunyi-sembunyi menetapkan nama usulan Pj Wali Kota. Ini sudah melanggar kesepakatan fraksi,'' kata HB --akronim H Haidir Basir-- kepada Palopo Pos, Kamis, 10 Agustus 2023 kemarin.
''PPP minta, orang yang melanggar kesepakatan fraksi, tidak pantas berada di Fraksi Golkar. Kami usul Ketua DPRD diganti, dan dikeluarkan dari Fraksi Golkar. PPP tidak setuju, ada orang seperti itu satu fraksi dengan kami,'' katanya lagi.
Walau anggota PPP hanya dua orang di Fraksi Golkar, tapi PPP juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota Fraksi Golkar lainnya.
Lanjut HB, keputusan DPRD merupakan keputusan 25 anggota DPRD, bukan hanya diputuskan oleh pimpinan DPRD saja.
''Saya rasa, sikap pimpinan di DPRD Palopo sudah tidak benar. Saya sangat respon dengan sikap Ketua Golkar Palopo yang akan mengevaluasi dan mengganti kadernya yang menjabat Ketua DPRD Palopo,'' terangnya. (ikh)
PPP Palopo Minta Ketua DPRD Diganti, Dinilai Langgar Kebijakan Fraksi soal Pj Wali Kota
