PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID JAKARTA -- Nama calon pj kepala daerah sedang digodok Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri mengakui calon pj berlatar TNI-Polri yang masih aktif cukup banyak diusulkan.
Ada 75 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, September nanti. Mereka di antaranya 10 provinsi, 56 kabupaten, dan 19 kota.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik menyampaikan jumlah usulan Pj kepala daerah yang berakhir September 2023. Ada 10 Provinsi, 56 kabupaten, dan 19 kota yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada September 2023.
Diakuinya, di antara nama-nama itu, ada anggota TNI dan Polri yang masih aktif. Hanya saja terkait peluang mereka, kata Akmal semua kembali pada ketentuan UU.
"Kita ikut ketentuan undang-undang saja ya," kata Akmal Malik.
Akmal belum mengetahui jumlah anggota TNI dan Polri aktif yang diusulkan menjadi Pj kepala daerah. Nama-nama belum direkapitulasi. Ombudsman menuntut transparansi nama-nama yang diusulkan sebagai calon Pj kepala daerah itu. Akmal menanggapi.
"Nama-nama itu kan sudah diumumkan oleh masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang mengusulkan," kata Akmal.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan proses pengusulan Pj kepala daerah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Proses selanjutnya akan dikerjakan oleh Tim Penilai Akhir (TPA).
"Untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan pembahasan/penilaian lebih lanjut pada sidang pra-TPA dan TPA," kata Benni.
Soal siapa saja nama-nama kandidat yang diusulkan menjadi Pj, DPRD dan Pemda masing-masing sudah menyampaikannya ke publik. Demikian kata Benni. Saat ini Kemendagri sedang melakukan kompilasi.
TNI di Jabatan Sipil
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyatakan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Hal ini dia sampaikan usai mencuatnya kasus Kepala Basarnas yang merupakan TNI aktif dan menjadi polemik karena TNI hendak mengambil alih proses hukumnya dari KPK.
"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya," kata Jokowi di Inlet Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7) lalu.
Jokowi ditanya apakah akan mengevaluasi penempatan perwira TNI yang menduduki jabatan sipil agar polemik serupa tidak terulang.
Jokowi memastikan akan mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga. Dia tak ingin ada penyelewengan anggaran terjadi di tempat-tempat penting. "Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," ujarnya.(int/idr)
