PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Nama Penjabat Gubernur Sulsel kini terus menggelinding. Beberapa nama pun mencuat yang jadi penjabat. Hanya saja, ternyata nama itu masih di meja Mendagri.
Saat ini, pembahasan calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan segera memasuki tahap finalisasi. Nama yang akan menggantikan Andi Sudirman Sulaiman itu sudah ada di meja Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan menyatakan nama calon penjabat gubernur Sulsel akan diumumkan pekan depan.
Menteri Tito Karnavian, kata Benny, tengah mengusulkan pengumuman nama penjabat gubernur ke Presiden Joko Widodo.
"Nama-nama penjabat gubernur Sulsel dan beberapa provinsi lainnya sudah di meja Mendagri. Sisa diusulkan untuk diumumkan pekan depan," kata Benny kepada Harian Rakyat Sulsel (Group PALOPOPOS), Selasa, 29 Agustus 2023.
Selain Sulsel, ada sepuluh provinsi lainnya yang akan diisi oleh penjabat gubernur. Benny mengatakan, pihaknya masih menunggu jadwal presiden untuk mengeluarkan persetujuan.
"Dipastikan pekan depan karena masa jabatan gubernur sekarang berakhir 5 September," beber Benny.
Dia mengatakan, nantinya Presiden Joko Widodo akan memimpin tim penilai akhir (TPA) untuk menentukan nama penjabat kepala daerah.
"Jadi sekarang masih menunggu sidang TPA yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri menteri-menteri dan pimpinan lembaga negara," sambung dia.
Benny menegaskan, khusus penjabat Gubernur Sulsel, tak ada nama yang diusulkan oleh DPRD Sulsel. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri yang mengusulkan nama-nama calon. Sejak pekan lalu, nama-nama yang diusulkan telah dibahas di internal Kemendagri.
"Jumlahnya saya tidak tahu. Beberapa nama sudah dibahas di tingkat eselon satu Kementerian Dalam Negeri," ujar dia.
Benny mengatakan, beberapa nama yang dicalonkan merupakan usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Desa.
"Kalau dari lembaga DPR sepertinya tidak ada. Kami berharap penjabat gubernur segera ditetapkan untuk menjalankan pemerintahan di masa transisi," imbuh dia.
Meskipun DPRD Sulsel tak mengusulkan nama, namun ada beberapa nama yang mencuat. Di antaranya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri, Dr Drs Bachtiar MSi, Laksamana TNI AL Abdul Rivai (Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam), Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang hukum, Prof. Dr. H. Aswanto, SH, MH. Dan Jufri Rahman., M.Si, (Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Otoda Kemenpan RB).
Benny mengaku hanya mengenal nama Bachtiar. Adapun nama lainnya tidak dia kenal. "Kalau Pak Bachtiar saya tahu karena ini bos kami. Cuma, saya tidak tahu apakah Pak Bachtiar diusulkan oleh Kemendagri. Informasi yang saya terima, Pak Bachtiar ini diusulkan ke mana-mana," beber Benny.
Benny memastikan tak ada susulan usulan dari DPRD Sulsel pasca gagalnya penetapan nama melalui rapat paripurna. Hanya saja, kata dia, tak tertutup kemungkinan, nama-nama yang pernah dibahas di DPRD Sulsel juga ikut dibahas di Kemendagri.
"Kementerian Dalam Negeri tidak pernah menerima usulan dari DPRD Sulsel. Tapi bisa juga nama-nama itu diusulkan oleh kementerian dan lembaga lain," jelas dia.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan empat nama yang dikirim ke Kemendagri bukan usulan. Hanya saja, kata dia, pihaknya membalas surat Kemendagri dan menyusun kronologis rapat paripurna yang deadlock.
"Surat kami hanya menyampaikan, bukan usulan nama," ujar Andi Ina.
Andi Ina menjelaskan bahwa, dalam surat jawaban tersebut disampaikan terkait dinamika di DPRD Sulsel yang akhirnya tidak ada keputusan untuk menetapkan nama-nama atas pengusulan calon penjabat gubernur.
Menurut dia, pihaknya menyampaikan ke Kemendagri bahwa ada nama yang mengemuka pada saat tahapan-tahapan proses pengajuan calon penjabat gubernur, namun tidak mendapat kesepakatan dari seluruh legislator Sulsel.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai nama Bachtiar berpeluang besar untuk dipilih. Apalagi belum lama ini Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri itu ikut mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat berkunjung ke Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tiga pekan lalu.
Pengamat politik dari Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono berpadangan peluang Bachtiar cukup besar. Saat mendampingi Tito di Bulukumba, Bachtiar telah melempar isyarat bahwa dirinya melakukan pra kondisi wilayah bila diamanahkan oleh Presiden dan Mendagri sebagai penjabat gubernur.
"Belakangan ini nama Bachtiar Baharuddin disebut-sebut figur yang menguat," ujar Arief.
Arief menilai sosok Bachtiar boleh jadi merupakan figur yang dianggap dapat menjawab teka-teki kepentingan di Sulsel. Terlebih di DPRD yang kerap menimbulkan pro-kontra.
"Kepentingan itu adalah bagaimana para elite Sulsel mendapat penjabat gubernur yang dapat bertindak sebagai penjamin keberlanjutan program gubernur sekarang," imbuh dia.
Sementara itu, mayoritas fraksi di DPRD Sulsel mendesak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menuntaskan janji-janji politik saat kampanye. Desakan itu muncul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dibacakan oleh Sri Rahmi.
Dia mengatakan, Fraksi PKS melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah provinsi kaitan dengan janji politik mengingat masa jabatan gubernur sudah di ujung periode.
"Janji politik tersebut harus segera diuraikan lebih teknis oleh OPD terkait dengan harapan akan dimaksimalkan oleh pejabat gubernur selanjutnya," ujar Sri Rahmi.
Menurut dia, secara garis besar, permasalahan dan usulan/aspirasi yang berhasil diserap yakni fokus untuk memberikan solusi sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tercatat ada beberapa poin permasalahan mendasar dalam aspek ekonomi, misalnya, menumbuhkan ekonomi sektor pertanian maka dipandang perlu Pemprov Sulsel mengoptimalkan peran penyuluh pertanian, menyediakan fasilitas alsintan, bantuan bibit dan pupuk pertanian, memperhatikan infrastruktur jalan tani dan irigasi serta kepastian Nilai Tukar Petani (NTP).
Sri Rahmi menguraikan, hal serupa juga disuarakan oleh nelayan dengan permohonan bantuan jaring nelayan, bibit rumput laut, dan mangrove, permohonan akses kemudahan untuk mendapatkan mesin perahu atau bahkan perahu nelayan, alat tangkap dan kolam bioflok untuk perkotaan.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Pemprov untuk proaktif melakukan program stimulus berupa pelatihan keterampilan dan kemudahan akses modal usaha untuk UMKM.
"Sangat disayangkan beberapa tempat rest area yang dibangun oleh Pemprov seperti rest area di Kabupaten Sidrap dan lainnya tidak dimaksimalkan dengan produk-produk UMKM," imbuh dia.
Dari Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Irwan, berharap agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan aktif dalam mencari solusi berkaitan dengan pengaturan tentang dana hibah.
"Karena bantuan tersebut manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Fraksi NasDem juga berharap agar pemerintah memberi perhatian lebih kepada masyarakat wilayah pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar/perbatasan dalam hal pembangunan infrastruktur dan pembangunan kualitas manusianya.
"Semoga usulan/ aspirasi masyarakat yang diperoleh selama kegiatan Reses segera terealisasi dan mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan di Provinsi Sulsel," ujar dia.
Irwan menilai, peran aktif Pemprov Sulsel untuk memperbanyak program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, supaya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Di wilayah perkotaan, permasalahan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi catatan utama hasil reses Fraksi NasDem.
"Selain yang diberikan oleh jenjang pendidikan formal, yang dapat menjadi daya ungkit bagi masyarakat khususnya para anak muda agar mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja," tuturnya.
Fraksi Partai NasDem mengapresiasi pembangunan infrastruktur jalan di Pekkae-Takalala Ruas Bulu Dua Kabupaten Barru dan Soppeng, jalan Paleteang Malaga Kabere yang menghubungkan Kabupaten Enrekang dengan Pinrang serta Preservasi Jalan Ruas Tanabau Ngapaloka Pattumbukang Kab. Kepulauan Selayar.
"Pembangunan infrastruktur jalan, sarana pertanian, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan infrastruktur-infrastruktur lain di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan," tukas dia.
Sedangkan, dari Fraksi Gerindra yang disampaikan Muchtar Mappatoba mengatakan masyarakat di berbagai daerah mengalami kekurangan air bersih.
Olehnya itu diharapkan adanya upaya pemerintah secara serius dalam mengatasi krisis air baik secara komprehensif khususnya mengantisipasi dampak El Nino.
"Selain itu, masyarakat di berbagai daerah mengharapkan adanya perbaikan distribusi dan bantuan pupuk baik itu pupuk organik maupun anorganik," ujarnya.
Muchtar mengatakan, masyarakat membutuhkan adanya pelatihan kewirausahaan, bantuan modal untuk UMKM dan bantuan alat tenun. Pemerintah Provinsi diharapkan melakukan upaya pengawasan terhadap kenaikan harga sembako.
Selain itu, masyarakat mengeluhkan tarif ojek dan transportasi online yang tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pemerintah provinsi diharapkan melakukan pengerukan drainase di Makassar, penanganan banjir di berbagai daerah dan perbaikan jalan tani.
"Masyarakat mengharapkan adanya pengadaan perpustakaan desa, bantuan bus sekolah dan bantuan rumah ibadah. Masyarakat membutuhkan bantuan bibit jagung, ternak babi, indukan sapi, hand traktor, pembuatan embung dan pengadaan teknologi pompanisasi," pungkasnya. (RAKYAT SULSEL/PALOPOPOS)
