Kepala Kantor BPN Torut Johanis Buapi bersama Kadis Perkintan Robyantha Popang, Asisten, dan warga masyarakat pemilih Tanah Pembangunan Jembatan Malangngo' saat rapat di BPN Torut,Senin, 4 September 2023. --albert tinus--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID,RANTEPAO - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toraja Utara melakukan Penyerahan hasil pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan malangngo' kepada Kepala Perkintan Toraja Utara Robyanta Popang .
Usai penyerahan dilanjutkan dengan
Rapat zoom meeting diruangan Kakan BPN Torut,terkait penyerahan tanah pengadaan jembatan malangngo' dengan asisten satu ,kepala dinas Perkintan Toraja Utara dan para pemilik tanah untuk pembangunan jembatan malangngo'. Senin,4 September 2023.
Dalam rapat tersebut, terkuak anggaran pembayaran sisa tanah pembangunan jembatan malangngo' ke warga di tahun 2023 ditunda pembayarannya dan dialihkan ke tahun 2024,sehingga membuat warga masyarakat sangat kecewa,dan merasa dipermainkan oleh pemerintah.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Toraja Utara Johanis Buapi dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pertemuan hari ini bersama pemerintah dan pihak yang berhak (PYB) , tujuannya adalah menindak lanjuti hasil musyawarah kedua .Yang mana disitu belum ada kepastian ,makanya berapa kali kami menyurat ke Pak Bupati dan ke Kepala Dinas Perkintan .Dan sudah tiga surat kami layangkan ke Bupati tapi sampai hari ini tidak ada yang dijawab .
"Surat yang kami kirim ke Bupati sampai sekarang ini tidak dijawab ,ada apa kenapa tidak dijawab . Kemudian berdasarkan surat kadis Perkintan ,yang menyatakan bahwa anggaran pengadaan tanah tahun 2023 setelah dilakukan pembayaran kesatu PYB yaitu Ibu Yohana Sampebungin dengan nilai Rp1,3 sekian Miliar dari anggaran yang tersedia sesuai dengan surat pernyataan dari Kadis Perkintan itu sebesar Rp 7 Miliar. Dengan demikian ada sisa anggaran Rp5,6 sekian Miliar" , ujarnya.
Lebih lanjut Kakan BPN Torut katakan ,Nah terakhir saat musyawarah kedua YMT yang hadir itu diwakilkan ke dinas ke sekretaris dinas Perkintan.Dan waktu itu tidak ada kepastian terkait dengan pembayaran ganti rugi kepada empat PYB yang sudah dinila oleh apresiol.Jadi anggaran Rp 7 Miliar ,sisa Rp5,6 sekian Miliar setelah dibayangkan ke PYB ibu Johana Sampebungin.
Sesuai dengan surat Bupati kepada Kakanwil dan juga surat Perkintan ke Kakan BPN Toraja Utara dan selaku ketua pelaksanaan pengadaan tanah bahwa dikatakan ganti rugi ini sudah tidak bisa dibayarkan lagi, karena anggarannya sudah tidak ada lagi ,dan di anggarkan di tahun 2024 .
"Sebagai ketua pelaksanaan pengadaan tanah,saya sampaikan di forum yang baik hari ini ,saya sangat kecewa . Saya sangat kecewa apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Toraja Utara ,karena berdasarkan surat pernyataan anggaran Rp 7 Miliar dibayarkan Rp1,3 miliar masih ada sisa Rp5,6 Miliar sekian. Seharusnya dibayarkan dulu baru dianggarkan lagi ditahun berikutnya , itulah yang dilakukan pada saat pembayaran tahap pertama tahun 2022. Ditahun 2022 ada satu PYB yang tidak dibayarkan itulah yang dibayarkan di tahun 2023 ,terus sisa anggaran ini dikemanakan? Kenapa tidak dibayarkan? ," Jelas Kepala Kantor BPN Toraja Utara ini.
Sementara Kepala Dinas Perkintan Robyantha Popang sekaitan sisa anggaran yang telah disepakati mengatakan keuangan daerah saat ini memang tidak mampu untuk itu,maka dianggarkan di tahun 2024 .
"Kami mohon kepada Bapak /ibu yang akan menerima ganti rugi agar memberikan kesempatan kepada kami untuk menganggarkan di tahun 2024 sesuai dengan surat Bupati bahwa di tahun 2024 ,dan itu kami pedomani sesuai peraturan yang ada" jelasnya .
"Pembayaran ganti rugi tanah masyarakat akibat pembangunan jembatan malangngo',akan di bayarkan dibulan Februari atau bulan Maret 2024 ," kata Kadis Perkintan.
Salahsatu warga Agustinus Payung pemilik lahan pembangunan jembatan malangngo' merasa sangat kecewa lantaran tanahnya batal dibayar tahun 2023 ini ,ia menyebutkan bahwa total ganti rugi sebesar sebesar Rp 5,6 sekian Miliar tertunda lagi pembayarannya di tahun 2023 ,karena pemerintah akan anggarkan lagi ke tahun 2024.
"Jika pemerintah melakukan pembayaran di tahun 2024 maka kami sampaikan itu harga lain lagi dan tentu ada kenaikan, Harap pemerintah juga memahami hal itu. Kami ini cukup memahami pemerintah demi kebaikan kita bersama ,namun kenyataannya kami dijanji-janji saja dikatakan ditahun 2022 lalu akan dibayarkan di tahun 2023 nyatanya melompat lagi ke tahun 2024 . Pemerintah saat kurang serius sepertinya kami dipermainkan saja, " tegas Agustinus Payung.
Ditambahkan Terry Banti selaku pemilik tanah untuk pembangunan jembatan malangngo' katakan sejak direncanakan hingga dibangun jembatan ini kami tidak perna menghalangi hampir satu tahun prosesnya.Tinggal bagaimana pemerintah mengapresiasi keseriusan kami dalam mendukung pemerintah .
"Sekarang ini rumah kami sudah dihancurkan,kerugian in material ini Bapak-bapak tidak perna paham,karena Bapak-bapak tidak perna merasakan apa yang kami rasakan .Coba kalian seperti ini , kami punya saudara,kita punya orang tua didalam mau dikemanakan mereka sudah pergi mengontrak kiri kanan. Kita sudah berharap ada tambahan dana ganti rugi yang sudah dijanjikan akan dibayarkan di tahun 2023 ini ,tapi ternyata tidak ada kasian sangat miris ", jelas Terry Banti.
Masih kata Terry Banti, diluar sana banyak proyek perencanaan kereta api itu tidak jadi selama 11 tahun ,karena masyarakatnya tidak setuju ,ini pembangunan jembatan malangngo' kita langsung setuju kurang apalagi kita .
"Mengenai struktur keuangan ,saya pikir kami masyarakat tidak perlu tahu itu .Masalah pergeseran anggaran kami tidak perlu tahu karena yang kita pedomani itu PP 19 tahun 2021 ,itu diatur dalam pasalnya bahwa sumber dana untuk pengadaan tanah ada tiga yakni dari APBN,APBD dan BUMD itu yang bapak harus pamahami jangan kemudian tegak lurus terhadap kebijakan Bupati tapi bapak tidak tegak lurus terhadap aturan yang kita sudah pahami .Tanah kami ini sudah tidak sesuai dengan yang baru sudah masuk ke dalam ,luasan tanah kami itu 90 meter persegi sekarang setelah saya ukur tidak sampai 70 meter persegi, " tegas Terry Banti dengan rasa kecewa.
Usai rapat terlihat raut kekecewaan warga masyarakat yang telah dijanjikan akan dibayarkan ganti rugi tanah mereka untuk pembangunan jembatan malangngo' di tahun 2023 , hanya menuai isapan jempol belaka,karena kondisi keuangan pemerintah daerah yang tidak normal, sehingga pembayarannya di anggarkan lagi di tahun 2024 mendatang .(Albert)
