Ilustrasi PNS.
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Surat keberatan penonjoban beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Sulsel, kini makin melebar. Salah seorang yang dinonjob, Irlan Laeba memberikan klarifikasi atas beredarnya surat tertanggal 6 September 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel di Makassar, Ketua DPRD Sulsel, dan Ketua Komisi A DPRD Sulsel.
Namanya ikut tercatat dalam 30 nama PNS yang melaporkan penonaktifan mereka sebagai pejabat struktural di lingkup Pemprov Sulsel. Mereka menyebut dirugikan baik secara materil maupun non materil.
Irlan yang sebelumnya menjabat kepala bidang di Dinas Perkimtan Sulsel menyebut tak pernah ikut rapat atau membuat kesepakatan mengirim surat protes ke Pj Gubernur, DPRD Sulsel hingga Presiden RI.
"Nama saya dicatut. Tidak pernah kesepakatan bersama dan tanpa konfirmasi tiba-tiba ada surat itu," kata Irlan kepada Fajar.co.id (PALOPOPOS), Jumat, 8 September 2023.
Dia menduga ada oknum yang coba memanfaatkan beberapa nama PNS di Pemprov Sulsel untuk dimasukkan dalam surat itu.
"Itu ulah beberapa oknum yang mencatut nama kami. Kami tahu setelah viral surat dan beritanya," sebut Irlan.
Irlan yang kini mendapat jabatan baru ebagai kepala seksi di UPT Samsat Bulukumba mengaku tetap bersyukur atas jabatannya saat ini.
"Sebagai bawahan dan PNS kita harus selalu siap ditempatkan di mana saja. Apalagi dengan adanya reformasi birokrasi, jadi wajar kalaua da perampingan OPD dan mutasi," jelasnya.(fajar/palopopos)
