PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, tak ingin main-main dalam penanganan inflasi di Sulsel. Ia bahkan melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulsel, untuk bersama-sama berperan dalam penanganan inflasi, melalui Gerakan 1 ASN Menanam 10 Tanaman Cabai.
Hal tersebut disampaikan Bahtiar saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel dengan Kabupaten/Kota se-Sulsel, di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Rabu (13/9/2023). Hadir juga Pimpinan Bulog Kanwil Sulselbar, Pimpinan BRI Sulsel dan BPS Sulsel serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kota.
Bahtiar mengatakan, ASN bisa menanam cabai di pekarangan rumah mereka masing-masing. Upaya ini diharapkan menekan inflasi, yang diakibatkan melonjaknya harga komoditas tersebut.
Diketahui, cabai merupakan salah satu komoditas yang kerap memantik inflasi dengan andil besar.
“Kalau itu dilakukan semua, pegawai harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau itu 10 cabai ditanam dan dilakukan pegawai setidaknya terbantu dengan persoalan cabai,” ujarnya.
Sebanyak 24 ribu pegawai ASN Pemprov Sulsel ini diharapkan dapat berperan dalam penanganan inflasi yang dihadirkan, juga diikuti oleh ASN kabupaten kota lainnya.
Lebih jauh ia memaparkan, secara umum di Sulsel inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,53 persen yang diambil dari sampel lima daerah yakni Makassar, Palopo, Bulukumba, Parepare dan Bone. Angka ini masih berada dalam sasaran nasional 3 plus-minus 1 persen.
“Sulsel berada di angka 3,53, masih batas toleran sampai 4. Kita termasuk masih bagus,” kata Bahtiar.
Pertemuan ini untuk melihat masalah spesifik dari daerah yang memiliki potensi meningkatnya inflasi.
Selain itu, Bahtiar juga menyampaikan agar suplai stok beras tetap aman di Sulsel, maka akan disimpan stok 5-10 persen.
“Diistilahkan, misalnya mau diperdagangkan di daerah lain, harus ada stok 5-10 persen. Ini sedang kita bicarakan teknis, untuk eksekusinya,” ungkapnya.
Bahtiar mengatakan, penanganan inflasi perlu melibatkan semua pihak, bukan hanya Pemda tetapi instansi yang terkait langsung dan tidak langsung. Diharapkan kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan pokok ada dan selalu tersedia.(hms)
