Pengamat: Pj Bisa Redam Konflik Kepentingan
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Sembilan hari lagi, tepatnya Selasa 26 September pekan depan, Kota Palopo dipimpin seorang Penjabat (Pj). Tiga nama yang menguat yakni Asrul Sani merupakan ASN yang berkiprah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan pangkat/golongan Pembina Tingkat I/IV.b. Hasrul merupakan putra kelahiran Watampone 21 Maret 1975.
Lalu ada nama Andi Ihsan Lebbi Bassaleng (44) Kabiro Umum Pemprov Sulsel. Ia adalah putra asli Palopo yang saat ini berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Sebelum mengisi jabatan itu, Andi Ikhsan merupakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel. Ia juga pernah Pj Kepala Seksi Pembinaan dan Pengaturan Bidang SDA Dinas PUPR Luwu Timur pada 2013.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan Pemukiman, Bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab.Luwu Timur tahun 2015.
Kepala Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah, Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertnahan, Luwu Timur tahun 2016.
Staff Penalaah dan Pengelolaan Leger Jalan Bidang Bina Teknik pada Dinas Marga dan Bina Konstruksi, Pemrov Sulsel pada 2019.
Kepala Bidang Konstruksi pada Dinas PU dan Tata Ruang Pemrov Sulsel pada 2020.
Semasa mahasiswa, dirinya pernah menjabat Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Palopo.
Terkahir, Iqbal Suhaeb yang juga Wija To Luwu. Iqbal merupakan salah satu calon kuat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo. Namanya salah satu yang diusul Gubernur Sulsel sebagai Pj Wali Kota Palopo ke Mendagri.
Lelaki kelahiran Makassar 2 September 1966 tersebut saat ini mengemban jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemprov Sulsel dengan golongan pembina utama madya (IVd).
Sebelumnya, Iqbal Suhaeb banyak menduduki jabatan strategis di Pemrov Sulsul. Bahkan, pernah menjadi Pj Wali Kota Makassar dan Pj sementara Bupati Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020.
Pengamat
Dengan melihat peran ganda yang bakal diemban para Eselon II yang diusulkan untuk menjadi Pj Bupati dan Wali Kota diharapkan tak mengurungi dan mengganggu kinerja untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) asal mereka.
Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto mengutarakan, selama ini Pj Kada di Sulsel memang selalu didominasi eselon II Pemprov Sulsel dan Sekda yang bersangkutan. Sangat jarang bahkan tidak pernah pejabat dari pusat yang diboyong ke daerah.
"Kecuali kayak daerah spesifik seperti Surabaya, Jakarta, jarang di luar Jawa Pj dari Kemendagri. Tapi tidak menutup kemungkinan daerah potensi konflik tinggi dan banyak konflik kepentingan mungkin akan ditunjuk oleh Kemendagri langsung,” ucapnya, Ahad (17/9/2023).
Kata dia, hal itu tentu secara jelas akan melibatkan para eselon II pemprov sulsel (Kepala OPD) untuk mendapatkan tanggung jawab untuk menjadi Pj Kepala Daerah yang tentu harus memiliki planing ekstra dan kemampuan mengorganisasi pada masing-masing wilayah kerja dan tanggung jawabnya.
Ia membeberkan, pejabat eselon II yang bakal rangkap jabatan lambat laun akan menggoyahkan kinerjanya di OPD karena fokusnya bakal terbagi. Oleh karena itu, kata ia, perlu penguatan kapasitas dan fungsi kepemimpinan di tiap OPD.
Ia mengutarakan, peran mitra pada masing-masing wilayah kerja juga menjadi sosok yang sangat membantu untuk menyokong optimalisasi kinerja baik OPD yang dipimpinnya pun daerah yang di nahkodainya itu, salah satunya memperkuat koordinasi bersama para sekretaris masing-masing wilayah kerjanya baik OPD maupun Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.
"Bagaimana sekretaris punya peran pendelegasian wewenang untuk mengurangi beban kerja dan mengefisienkan pembagian waktu dan kinerja penjabat bupati dan wali kota. Harusnya ada instruksi khusus oleh Penjabat Gubernur terkait optimalisasi fungsi OPD untuk menjalankan tugas kepala OPD," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sulsel telah mengusulkan nama-nama yang bakal menjadi nakhoda Kota Palopo yang berakhir menjabat 26 September, Bupati Bone, Bupati Bantaeng, Bupati Sinjai, Kabupaten Enrekang dan Kota Parepare yang para kepala daerahnya akan berakhir masa jabatan pada pada 31 Oktober mendatang.
Kepala Biro Pemerintahan Sulsel, Idham Kadir membeberkan bahwa pihak Pemprov Sulsel telah mengusulkan nama-nama calon Pj Bupati dan Wali Kota ke Pihak Mendagri pada 8 September lalu, sehari sebelum masa berakhir pengusulan.
Ia mengatakan, sekaitan dengan nama-nama yang diusulkan itu, tentunya memiliki pangkat eselon II meski bukan putra daerah. (idr)
