PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID POHUWATO -- Kantor Bupati Pohuwato dibakar para demonstran setelah merusak fasilitas di kantor Pani Gold Project (PGP) Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Pohuwato, Gorontalo, Kamis (21/9/2023).
Dilansir dari Gopos.id, demonstran awalnya mendatangi kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan meluapkan kekecewaan mereka dengan merusak kantor dan fasilitas operasional tambang setempat.
Karena tidak ada satupun perwakilan yang berhasil ditemui, para demonstran kemudian pergi menuju Kantor Bupati Pohuwato yang dikawal ketat ratusan aparat kepolisian.
Setelah menyampaikan protes, para demonstran akhirnya membakar fasilitas yang ada di lobi kantor Bupati Pohuwato. Banyaknya para demonstran membuat aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak.
Para demonstrans juga menuju kantor DPRD Kabupaten Pohuwato dan menghancurkan sejumlah fasilitas yang ada di gedung wakil rakyat itu.
Massa Penambang
Kantor Bupati Pohuwato terbakar saat terjadi demonstrasi oleh massa penambang di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis 21 September 2023.
Sejumlah warga di lokasi kebakaran mengatakan api mulai membesar ditambah embusan angin yang cukup kencang. Penyebab api masih belum diketahui.
Kantor Bupati Pohuwato menjadi saksi ketika demonstrasi massa penambang yang berlangsung di Kabupaten Pohuwato berubah menjadi kebakaran yang melibatkan bangunan pemerintah setempat. Kebakaran yang terjadi itu mengejutkan banyak pihak.
Situasi semakin rumit ketika sejumlah warga yang berada di lokasi kebakaran melaporkan bahwa api mulai membesar dengan cepat, didorong oleh embusan angin yang cukup kencang pada saat itu.
Sebelumnya, para demonstran menggelar aksi unjuk rasa karena mengaku kecewa atas ketidakjelasan pembayaran lahan milik mereka. Padahal, lahan milik mereka saat ini sudah di kuasai oleh pihak perusahaan.
Aksi itu atas nama Forum persatuan ahli waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang Pohuwato. Dalam tuntutannya, mereka meminta pihak perusahaan mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato.
Massa juga mendesak PGP menghentikan aktivitas penambangan serta meyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak-hak penambang.(int)
