PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Forkot Palopo kembali menggelar aksi terkait berbagai dugaan permasalahan yang selama ini terjadi di Kota Palopo, di pelataran kantor Wali Kota Palopo, Rabu, 27 September 2023. Aksi ini berlangsung seiring kegiatan Sertijab Wali Kota Palopo 2018-2023 kepada Pj Wali Kota.
Aksi ini pula mendesak kepada Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani untuk melakukan audit terhadap anggaran yang ada di perangkat daerah (PD). Terhadap program yang terlaksana dalam kurung waktu 10 tahun terakhir.
Hal itu didasari banyaknya dugaan anggaran belanja pada tiap dinas (Perangkat Daerah) yang diduga bermasalah terutama terhadap sektor barang dan jasa.
Koordinator Aksi, Yertin Ratu mengungkapkan, tidak sedikit program yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) di bawah kepemimpinan Judas Amir. Sebut, Yertin seperti anggaran proyek miliaran terutama multiyears. Seperti pembangunan gedung sekolah di kawasan Islamic Centre dengan anggaran Rp51 miliar, pembangunan Pusat Menara Kuliner Rp90 miliar dan pembangunan Sirkuit Rp45 miliar ditambah lagi proyek atau kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD.
Di tambah lagi, di RSUD Sawerigading anggaran sebesar kurang lebih Rp30 miliar sebagai hutang obat. Kemudian, sarana dan prasarana pada lingkup pendidikan.
"Yang kami ketahui bahwa Pj Wali Kota Palopo ini merupakan ahli pada bidang barang jasa. Sehingga, kita ingin meminta untuk membuktikan seperti apa yang dilakukan Pj Wali Kota dalam melakukan perbaikan sektor barang dan jasa ini," ungkap Yertin.
Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani berjanji akan menindaklanjuti persoalan-persoalan yang disampaikan. "Tuntutan ini akan kami tindak lanjuti dan akan kita pelajari. Kami akan dudukkan seperti apa permasalahannya," katanya.
Adapun terkait keberadaan ASN di Palopo, akan senantiasa melakukan evaluasi, baik persoalan kinerja maupun soal kedisiplinan.
Kemudian, pada sektor barang dan jasa, Asrul Sani yang kurang lebih 17 tahun berkecimpung di bidang ini menurutnya, di era sekarang ini proses pengadaan barang dan jasa semuanya menggunakan sistem digitalisasi. Barang-barang yang dibeli menggunakan sistem e-Katalog.
"Jadi, tidak ada lagi yang disembunyikan. Masyarakat dapat mengetahui program dan anggaran yang akan dilelang termasuk perusahaan dan pemenang dari setiap lelang yang diadakan," katanya.
Sekaitan keberadaan aksi ini, Asrul menambahkan jika hal tersebut dijamin undang-undang.
"Tidak masalah ada demo. Itu merupakan alarm untuk kami dalam bekerja lebih baik ke depan," tandas Asrul Sani. (asrul syafruddin)
