Prima Agung Palupi
(ASN Kabupaten Luwu)
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Magister Administrasi Publik
SEBAGIAN besar dari kita pasti pernah merasakan ketika mencari sesuatu di pencarian google atau media sosial misalnya dengan kata kunci ”Resep Membuat Sambel Tumis Bawang” dengan seketika pencarian serupa tentang resep-resep masakan lainnya dan promosi alat-alat masak akan menghiasi tampilan feed atau eksplorer media sosial kita. Sehingga terkadang smartphone yang kita miliki sedang berkomunikasi dengan kita melalui penyajian informasinya. Sama halnya ketika kita sering bermain media sosial seperti Facebook, Instagram atau Tiktok terkadang informasi yang sering kita lihat dan sukai maka akan terus bermunculan di media sosial kita. Itulah kehebatan sebuah data yang kemudian terolah menjadi sebuah informasi. Lantas bagaimana data tersebut menjadi sebuah informasi yang menghiasi media sosial kita? Seakan-akan mengetahui privasi kita dan mengetahui apa yang kita inginkan?
Data terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan informasi. Setiap hari miliaran orang mengakses internet dan berbagi informasi secara online (Haqqi dan Wijayati, 2023). Tanpa kita sadari bahwa apa yang dilakukan dengan memanfaatkan internet adalah bagian dari kemunculan data-data yang selanjutnya dikenal dengan istilah “Big Data”. Big Data dapat didefenisikan sebagai kumpulan data yang tercipta melalui penggunaan internet oleh masyarakat dan dapat dikombinasikan serta dianalisis sehingga menjadi sebuah informasi (Mergel Ines, 2016). Treleaven dalam Lenz (2019) bahwa Big Data merupakan kumpulan data yang memproses beragam macam data untuk mengungkapkan pola tersembunyi, tren, preferensi pelanggan dan sebagainya. Coba bayangkan dalam sehari berapa kali kita memposting status berupa video atau foto di story media sosial kita? Berapa banyak pesan berupa teks, foto atau video yang kita kirim? Semua data tersebut terkumpul dan terekam menjadi sebuah Big Data. Sehingga tidak heran mengapa smartphone kita seakan-akan berkomunikasi dengan kita melalui sajian informasi yang diberikan melalui media sosial.
Berbicara masalah Big Data bukan berarti kita hanya berbicara masalah penggunaan media sosial namun segala aspek dalam hidup kita yang memanfaatkan internet juga bagian dari sumber Big Data. Data Keuangan, pemanfaatan teknologi seperti CCTV, Smart Dor dan penggunaan aplikasi maps semuanya adalah bagian dari sumber Big Data. Kemampuan menyajikan informasi atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan cepat menjadikan sebuah pertanyaan, apakah Big Data dapat dijadikan alat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Mengingat hakekat hadirnya pemerintah adalah memberikalan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Apakah dengan Big Data pemerintah dapat mengetahui apa yang diharapkan atau disukai oleh masyarakat? dan Apakah Big Data mampu membantu pemerintah untuk menanggapi dengan cepat apa yang dibutuhkan masyarakat?
Gambar 1: Sumber Big Data
Sumber: Lenz Rainer (2019)
Hadirnya Big Data menjadi peluang bagi pemerintah dalam hal pengambilan keputusan (Lenz Rainer, 2019). Dimana melalui Big Data Analytic (Analitik Big Data) dapat mengubah data menjadi sebuah pola yang muda dikenali dan menjadi informasi prediktif tentang langkah apa yang harus dilakukan kedepan. Contoh sederhana yang mungkin sering kita jumpai, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar atau ibu kota provinsi lainnya. Setiap kali kita hendak menuju ke suatu tempat pasti kita menggunakan aplikasi Google Maps tanpa kita sadari dengan fitur Global Positioning System atau sering disebut GPS yang ada pada smartphone kita itu sedang bekerja untuk mengirimkan data terkait perjalanan kita secara real time. Sehingga melalui Analitik Big Data google mengkalkulasinya menjadi sebuah informasi, dimana bagian perjalanan kita yang lancar dan macet. Berangkat dari data tersebut maka pemerintah dapat mengetahui penyebab dari masalah tersebut, apakah karena kepadatan kendaraan? Kapasitas infrastruktur jalan yang kurang besar? atau kesalahan dari rekaya lalulintas?. Berangkat dari analisis penyebab tersebut maka pemerintah dapat melakukan solusi atau mitigasi melalui pengambilan keputusan terkait kemacetan tersebut. Misalnya membuat kebijakan membatasi kepemilikan kendaraan, memperluas kapasitas infrastruktur jalan atau bahkan mengalihkan lalulintas. Namun contoh pemanfaatan Big Data ini mungkin hanya berlaku di kota-kota besar saja yang memiliki masalah kemacetan. Lantas bagaimana dengan pemanfaatannya pada aspek lain dalam pemerintah? Misalnya aspek yang berdampak pada sosial maupun ekonomi di seluruh wilayah Indonesia?
Beberapa waktu yang lalu mungkin ibu atau istri kita kesulitan untuk membuat ”Sambel Tumis Bawang” karena tidak memiliki persediaan minyak goreng didapur. Kelangkaan minyak goreng menjadi masalah yang berdampak pada sosial dan juga ekonomi Indonesia. Berapa banyak pedagang gorengan harus gulung tikar tidak mencari nafkah karena minyak goreng yang langkah dan mahal? dan terkadang kita harus mengantri dan berdesak-desakan untuk membeli minyak goreng yang dibatasi pembeliannya pada toko-toko retail? bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena berebut antrian minyak goreng. Ini tentu menjadi masalah yang sangat miris terjadi di Negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk produksi minyak dari kelapa sawit. Pada prinsipnya Big Data memiliki penyediaan data yang relevan terkait produk kelapa sawit, stok minyak goreng, titik distribusi minyak goreng, bahkan hingga data harga, karena setiap produksi telah termuat dalam sistem informasi manajemen masing-masing perusahaan. Dengan demikian seharusnya data tersebut bisa dijadikan informasi untuk meprediksi atas kelangkaan minyak tersebut dan apa yang menyebabkannya. Disinilah seharusnya dalam perumusan kebijakan Analitik Big Data dapat dikedepankan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Dengan mengetahui jumlah stok minyak goreng, berapa produksinya, dan statistik harganya seharusnya ini bisa menjadi informasi yang dapat memprediksikan bagaimana situasi minnyak goreng kedepannya. Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah lebih awal dengan menetapkan kebijakan Operasi pasar misalnya untuk menekankan pada produsen minyak goreng agar mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau menaikkan pajak ekspor lebih awal untuk menekan kelangkaan minnyak goreng dalam negeri.
Pemanfaatan Big Data dalam perumusan kebijakan di Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun sayangnya terkadang perumusan kebijakan tidak mengacu pada data dengan berbagai kendala atau kepentingan yang ada. Memang tidak mudah untuk melakukan data analitik karena dibutuhkan kompetensi dasar dan keterampilan untuk memanfaatkan alat-alat analitik yang berbasis teknologi. Ada beberapa elemen yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan Big Data dalam perumusan kebijakannya.
- Sumber Daya Manusia (SDM)
Menganalisis data tentu membutuhkan kompetensi dan keterampilan khusus. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik pusat maupun daerah telah memiliki jabatan yang dapat diduduki oleh seorang Aparatus Sipil Negara (ASN) dan berfungsi untuk melakukan Analisis Kebijakan yaitu Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK). Jabatan ini seharusnya direvitalisasi dengan memberikan keterampilan tambahan untuk memahami Big Data Analytic. Apalagi dalam pelaksanaan kebijakan penyederhaan birokrasi banyak dari jabatan pengawas yang telah disetarakan ke dalam JFAK. Seharusnya ini momentum untuk menyediakan SDM yang kompeten dan terampil dalam data analitik.
- Budaya Organisasi Berbasis Data.
Di era Big Data saat ini tentu diharapkan lahirnya sebuah pemimpin yang dapat mengedepankan pemanfaatan data dalam perumusan kebijakannya, bukan hanya sekedar menggunakan intuisi berdasarkan nilai, asumsi atau keyakninannya. Sehingga tertanaman dalam organisasi dan menjadi budaya untuk pemanfaatan data dalam setiap pengammbilan keputusan.
- Teknologi.
Infrastruktur teknologi tentu menjadi elemen wajib yang harus dimiliki dalam rangka mengimplementasikan Analitik Big Data dalam pengambilan kebijakan. Seperti jaringan WiFi dan perangkat kerja Komputer atau laptop yang memadai. Dari kelengkapan infrastruktur tersebut juga mempengaruhi pencapaian dari penanaman nilai-nilai budaya organisasi berbasis data. Dimana semua proses pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dilakukan perekamannya melalui komputer berbasis Cloud.
Dengan beberapa elemen di atas diharapkan pemanfaatan Analitik Big Data dapat diimplementasikan dengan baik dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah, sehingga masyarakat dapat merasakan wujud pelayanan publik yang responsif dan tepat sasaran kepada masyarakat. Harapan kedepan Ibu dan Istri kita dapat memasak dengan senang hati tanpa harus kekurangan minyak goreng dan terus bisa belajar tentang resep masakan di media-media sosial.
Referensi:
Haqqi dan Wijayati (2023). Menuju Industri 5.0: Bagaimana Teknologi Digital Mengubah Kehidupan di Era Disrupsi. PT. Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta
Lenz, Rainer (2019). Big Data: Etics and Law. SSRN Electronic Journal: September 2019, DOI: 10.2139/ssrn.3459004
Mergel Ines (2016). Big Data in Public Affairs Education. Journal of Public Affairs Education, SPRING 2016, Vol. 22, No. 2 (SPRING 2016), hal. 231-248
