NAMPAK Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Wakil Presiden, Jumat, 6 Oktober 2023. --hms pemprov--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Wakil Presiden, Jumat, 6 Oktober 2023.
Selain Bahtiar, tujuh bupati di Sulsel mendapat undangan khusus dari Wapres untuk penanganan stunting lebih lanjut dengan sasaran target stunting 14 persen di 2024. Bupati yang dipanggil, yakni Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Bupati Bone Andi Islamuddin, Bupati Sinjai Fahsul Falah, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Timur Budiman, Bupati Enrekang Muslimin Bando, dan Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar.
Wapres didampingi Menteri Keuangan, menyerahkan Dana Insentif Fiskal kepada Sulsel sebesar Rp5,69 miliar.
Bahtiar menyebutkan, Sulsel mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat atas kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.
"Alhamdulillah Pemprov Sulsel juga mendapatkan penghargaan dan mendapat insentif fiskal. Dan itu juga bersamaan beberapa kabupaten mendapatkan," sebutnya.
Ia mengakui, penghargaan ini juga menjadi tantangan. Artinya, dengan adanya penghargaan harus bekerja lebih baik lagi. Dari target 14 persen di 2024, prevalensi stunting Sulsel berdasarkan SSGI 2022 sebesar 27,2 persen. Bahkan beberapa kabupaten masih di atas 30 persen.
Bahtiar menjelaskan, dua faktor besar yang mempengaruhi stunting, yaitu persoalan pangan, air bersih, serta sanitasi sehingga saat menjabat sebagai Pj Gubernur, ia langsung bergerak cepat dalam penanganan stunting sebagai salah satu program prioritasnya yang juga merupakan program prioritas nasional. Penanganan stunting harus dilakukan secara integral dan terpadu. Seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pelibatan masyarakat.
"Hal seperti ini yang harus kita lakukan lebih baik. Ini lebih integral dan terpadu. Aplikasi penanganan stunting yang kami bangun ini akan melibatkan potensi pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota bahkan dari pusat, bahkan relawan," sebutnya.
Tidak kalah pentingnya, demikian juga peranan dan dukungan legislatif, DPRD memiliki pemahaman yang sama bahwa stunting adalah masalah mendasar. Juga perlu dukungan penganggaran.
"Masalah mendasar di negeri ini namanya stunting. Jangan sampai kita tidak fokus pada hal yang mendasar bagi masyarakat, saya kira itu," ucapnya.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat pun bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Wapres menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018.
"Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri," tutur Wapres.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pencapaian tersebut seyogyanya menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, di hadapan para kepala daerah, Wapres pun meminta untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas.
"Saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," pungkasnya. (*/pp)
