Disampaikan saat Rakor Bersama PT Pertamina di Makassar
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu melaksanakan rapat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Selatan, Jl. Garuda No 1 Kota Makassar, Selasa 10 Oktober 2023 lalu.
“Rapat koordinasi kita jadwalkan pada 6 Oktober 2023 kemarin, membahas terikait alokasi kuota penyaluran BBM bersubsidi serta panjangnya antrian hampir disemua SPBU yang ada di Kabupaten Luwu,” kata, Wahyu Napeng anggota DPRD Luwu Komisi II, yang akrab disapa WN ini, usai Rakor.
WN menambahkan, antrian panjang hampir semua SPBU di Kabupaten Luwu disebabkan SBPU Nelayan di Bonepute tidak beroperasi sejak tahun 2022 karena kekosongan pengelola.
“Sementara APMS Ulo Ulo tidak mendapat kouta dan SPBUN Ponrang koutanya minim,” katanya.
Untuk itu, lanjut Wahyu, pihaknya memohon agar semua pihak yang terkait dapat menyelesaikan permasalahan yang dirasakan tani nelayan di Kabupaten Luwu. “Termaksud menambahkan jam operasional SBPU Belopa menjadi 24 jam,” ucapnya,
Sementara, Ketua Komisi II Sulaiman Ishak, menyampaikan terkait permasalahan ini pihaknya sudah melakukan hearing sebanyak empat kali, dan sudah membahas sebanyak lima kali pada pertemuan rapat koordinasi.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap segera mendapatkan solusi untuk diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Luwu,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, SBM PT Pertamina Rayon Luwu Raya, Herdiansyah menjelaskan, masalah kekurangan kuota dengan solusi penambahan merupakan kewenangan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas.
“Penambahan kuota bukan kewenangan pihak PT Pertamina Hilir Minyak dan Gas, namun jika Pemda Luwu mengajukan permohonan penambahan kuota, pihak kami akan melakukan Analisa kebutuhan untuk menentukan kuota di Kabupaten Luwu,” terangnya.
“Sementara untuk penambahan jam pelayanan di SPBU Belopa, pihak kami akan segera mengkonfirmasi dengan Manager,” tutup Herdiansyah. (fan/ikh)
