- Rugikan Masyarakat, Ekonomi jadi Terganggu, Harga Bahan Pokok Naik
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID PALOPO -- Dalam sepekan ini, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol (P) Drs Frederik Kalalembang melakukan road show politiknya di Luwu Raya. Saat melakukan sosialisasi sebagai Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 2, salah satu fenomena dan menjadi keluhan masyarakat yang dijumpai di lapangan adalah BBM solar yang sulit didapat akibat tindakan oknum yang mengoplos BBM. Serta keluhan lainnya dari para petani soal langkanya pupuk. Hal itu diungkapkan Purnawirawan Jenderal Bintang Dua Polri saat ngopi bareng tokoh masyarakat Palopo dan warga di Warkop Kampis, Kota Palopo, Jumat 13 Oktober 2023.
Hampir setiap SPBU, terlihat banyak kendaraan yang antre untuk mendapatkan BBM solar. Ternyata modusnya untuk menguras solar sebanyak-banyaknya. "Kasian truk ekspedisi lintas Sulawesi, truk pembawa beras, pembawa material yang harus menunggu berhari-hari di SPBU," ujar JFK.
Dikatakan Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang yang akrab disapa JFK ini, antrean truk dan kendaraan di SPBU ini sangat mempengaruhi banyak hal. Salah satunya terhadap perekonomian. Bayangkan jika truk-truk ekpedisi yang memuat logistik, bahan pokok harus antre berhari-hari di SPBU hanya untuk mendapat BBM Solar, akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang. Beras naik, cabai naik, bahan bangunan naik, minyak goreng naik, dan sebagainya.
Ternyata modus dari para angkutan pengoplos solar ini ada dua. Disebutkan Mantan Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI, yakni, pakai barcode dengan kendaraan pribadi. Misalnya, di SPBU A isi full, lalu buang ke penampungan. Plat nomornya ganti lagi. Setelah itu, kembali lagi ke SPBU B isi full lagi, lalu kembali buang ke penampungan,dan kembali lagi ke SPBU C dan isi lagi sampai full dan kembali buang lagi ke penampungan. Begitu terus setiap hari. "Per hari bisa sampai 3 Kilo Liter solar didapat. Yang untung di sini itu hanya segelintir orang kaya, sementara masyarakat dan pelaku usaha truk yang betul-betul bekerja kesulitan mendapatkan solar," jelasnya.
Modus kedua, kata JFK, dengan memanfaatkan surat keterangan nelayan untuk mendapatkan solar subsidi pakai jeriken. Dimana usai semua jeriken diisi full, akan dibawa ke penampungan tersembunyi.
"Kita masyarakat minta aparat supaya tindakan ini ditindaki. Dampaknya ke masyarakat. Harga-harga naik. Truk pembawa barang tidak bisa jalan, logistik tertahan," ungkapnya.
Dengan pengalaman pernah sebagai Direktur Polairud Polda Metro Jaya, JFK pernah banyak mengungkap kasus praktik pengoplosan BBM solar hingga ratusan kilo liter.
"Di Jakarta itu, modusnya Helikopter. Menggunakan mobil boks yang terkunci, lalu ke SPBU isi full, setelah itu isi tangki disedot ke atas penampungan yang ada di dalam mobil. Setelah tangki mobil kosong, kembali isi full ke SPBU yang lain. Begitu seterusnya sampai penampungannya penuh," jelasnya.
Untuk itu, JFK berharap aparat dapat betul-betul menertibkan dan menindak hal seperti ini karena sangat mengganggu masyarakat.
Pemerintah dalam mendistribusikan BBM solar dan pupuk tentu sudah punya perhitungan. Maka, jika ada oknum yang bermain dengan mengambil jatah masyarakat, akan terjadi kelangkaan. Sehingga hadirnya penegak hukum di tengah masyarakat untuk mencegah hal-hal ini terjadi.
Komisi 3 DPR RI
Sebagai informasi Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang, salah satu putra terbaik Luwu Raya dan Toraja yang membidik Senayan, dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan daerah.
Dengan bekal pengalaman selama di kepolisian 35 tahun, serta jaringan yang luas di nasional, Irjen Pol (P) Frederik Kalalembang berharap nantinya jika diamanahkan duduk di Senayan (DPR RI), untuk berada di Komisi 3 (Komisi Hukum).
"Banyak orang yang menjanjikan sesuatu, tetapi bagi saya lebih dari itu, yakni, komitmen untuk membantu masyarakat di Dapil Sulsel 3 ini, khususnya di Luwu Raya dan Toraja. Kalau mengandalkan APBD saja, tidak akan cukup membangun daerah. Untuk itu, perlu ada orang kita di Senayan yang punya jaringan langsung dengan kementerian-kementerian. Anggaran tiap kementerian itu banyak, itu yang harus dijemput dan dijembatani. Dan saya berpengalaman dan punya koneksi ke situ," kata Purnawirawan Polisi bintang dua ini.
Lalu, kenapa memilih Komisi 3, Komisi Hukum DPR RI? Dijelaskan Irjen Pol (P) Frederik Kalalembang, kalau setiap kita ini pasti selalu bersentuhan dengan hukum. Dengan duduk di DPR RI, kita punya power. Dimana mitra kerja Komisi 3 adalah Kapolri, Jaksa Agung, KPK, dan sebagainya. Sehingga, persoalan masyarakat di daerah bisa kita bantu tengahi.
"Saya pernah menjabat kapolres tiga kali, mulai dari Tangerang, Purwodadi sampai Medan. Lalu ke Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Kaltim, Kalbar, Sulsel, dan terakhir Deputi Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla RI). Jadi saya tahu alurnya, saya berpengalaman di hukum. Untuk itu harapannya kita punya keterwakilan di Senayan," tambahnya. (idr)
