ilustrasi
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Anggaran stunting di Kota Palopo tersebar pada beberapa Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemkot. Khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Rp4.035.775.000.
Untuk diketahui, DPPKB berperan sebagai Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo. Melibatkan semua PD, instansi vertikal, swasta, serta perguruan tinggi. Yangmana,
Kadis PPKB eks officio menjabat Wakil Ketua TPPS.
Hal tersebut diungkapkan Kepala DPPKB Palopo, Samsil Saide SSi Apt MSi yang ditemui Palopo Pos di ruang kerjanya, Rabu, 18 Oktober 2023 kemarin.
''Makanya saya heran, kenapa Rp10 miliar. Sementara data anggaran yang ada pada kami, tidak seperti itu,'' ucapnya didampingi sejumlah stafnya.
Samsil lalu merincikan. Pemberian makanan tambahan Rp150 juta. Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Kampung KB Rp42.575.000. Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp3,5 miliar.
Adapun pemberian makanan tambahan Rp150 juta pada sembilan kecamatan kepada 50 Ibu Hamil (Bumil), ibu pasca melahirkan, Bayi di Bawah Lima Tahun (Balita) stunting, dan Balita berisiko stunting.
Dapur Dashat Kampung KB dengan orientasi sembilan kecamatan, dilakukan saat ada pemeriksaan Posyandu. Pihak KB melakukan pengolahan makanan melibatkan ahli gizi, tenaga kesehatan, bidan, TP-PKK, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP). Olahan makanan tersebut, langsung diberikan kepada Bumil, serta Balita stunting dan berisiko stunting.
Kemudian BOKB Rp3,5 miliar, penggunaan anggarannya berdasarkan petunjuk teknis dari kementerian. Ada dua jenis kegiatan BOKB yakni kegiatan fisik dan non fisik.
Kegiatan fisik dalam bentuk pengadaan Bahan KB KIT (BKBKIT) berupa alat peraga untuk meransang motorik anak (mainan anak) untuk Balita Rp260 juta. Rehab gudang alat KB/kontrasepsi, pengadaan peralatan sofa, AC, laptop, dll, Rp200 juta.
Kegiatan non fisik berupa mini lokakarya pada sembilan kecamatan/48 kelurahan Rp117 juta. Honor dalam bentuk transport Tim Pendamping Keluarga (TPK) 429 orang untuk pemeriksaan Bumil, ibu pascasalin, sebesar Rp210 ribu per orang selama sembilan bulan.
Lalu audit kasus stunting sebanyak dua tahap dalam satu tahun untuk analisa dan identifikasi penyebab stunting pada sembilan kecamatan. Kegiatan ini melibatkan empat dokter spesialis yakni spesialis gizi, spesialias kandungan, spesialis anak, spesialis psikologi, serta Nakes lainnya dengan anggaran Rp80 juta.
Rakor antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebanyak empat kali dalam satu tahun. Berupa Rakor tingkat kecamatan dan tingkat kota untuk membahas capaian stunting dan kegiatan lapangan dengan anggaran Rp80 juta.
Disinggung baliho stunting yang dipasang di rumah RT/RW, Samsil mengatakan, anggarannya melekat pada Bidang Pengendalian Pendudukan (Dalduk) sebesar Rp54 juta. Nomenklaturnya berbunyi anggaran media Komunikasi dan Edukasi (KE) Pencegahan Stunting.
Ditambahkan Samsil, penurunan stunting di Palopo mencapai 4,7 persen. Ada dua sumber data yang digunakan yakni data Elektronik Pencatatan Laporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM) yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Dan sumber data kedua yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan.
Data EPPGM, stunting Palopo tahun 2021 sebanyak 357 kasus dengan prevalensi 4,2 persen. Tahun 2022 sebanyak 344 kasus dengan prevalensi 2,7 persen. Dan tahun 2023 sebanyak 228 kasus dengan prevalensi 2 persen. Dirilis dua kali setahun yakni Maret dan Agustus.
Data SSGI, stunting Palopo tahun 2021 sebanyak 28,5 persen. Dan tahun 2023 sebanyak 23,8 persen. Terdapat selisih atau penurunan 4,7 persen. Dirilis sekali setahun pada akhir Desember. ''Sekarang posisi Palopo urutan ke-6 penurunan stunting di Sulsel,'' jelas Samsil.
Adapun program stunting mulai tahun 2021 sampai 2024. Target nasional 14 persen. Sedang target Pj Gubernur Sulsel yakni zero stunting. (ikhwan ibrahim)
