Sementara Palopo Rp4 M tak Capai Target, Samsil: Anggaran Minim!
PALOPO -- Anggaran stunting Kab. Luwu Utara (Lutra) hanya Rp2,5 miliar. Namun berhasil menembus Istana Wakil Presiden di Jakarta atas prestasinya menurunkan angka stunting di bawah target nasional.
‘’Program stunting diintervensi anggaran di DP3AP2KB kurang lebih Rp2,5 miliar, namun masih ada juga di dinas terkait lainnya. Alhamdulillah program penurunan angka stunting di sangat sukses. Dan berharap ke depan akan lebih baik lagi,’’ jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lutra, H Agunawan, pekan lalu.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani berharap hal ini menjadi motivasi untuk terus berikhtiar menurunkan prevalensi stunting minimal di 14% sampai akhir tahun 2024.
Bupati perempuan pertama di Sulsel ini mengatakan, yang paling penting dalam percepatan penurunan stunting sebenarnya adalah kerja kolaborasi yang sifatnya berkelanjutan karena stunting membutuhkan peran serta dari pelbagai pihak.
“Untuk itu semua melalui kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan dan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Termasuk bapak dan bunda asuh anak stunting dan mitra-mitra yang berpartisipasi selama ini selain organisasi perangkat daerah terkait,” jelas Indah.
Kendati demikian, bupati yang karib disapa IDP ini menegaskan bahwa tugas ke depan tentu masih sangat banyak untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Lantas kenapa Kota Palopo dengan anggaran stunting era Judas Amir sebagai Wali Kota dan Kepala DPPKB Farid Kasim Judas (FKJ) sebesar Rp4 miliar malah moncer, tidak mencapai target nasional?
Dikatakan Kepala DPPKB Palopo, Samsil Saide SSi Apt MSi yang ditemui Palopo Pos di ruang kerjanya, (18/10) pekan lalu, anggaran stunting di Kota Palopo tersebar pada beberapa Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemkot. Khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palopo, Rp4.035.775.000.
Menurut Samsil, anggaran stunting Palopo minim, angka stunting turun. Penurunannya hanya mencapai 4,7 persen.
Ada dua sumber data yang digunakan yakni data Elektronik Pencatatan Laporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM) yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Dan sumber data kedua yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan.
Data EPPGM, stunting Palopo tahun 2021 sebanyak 357 kasus dengan prevalensi 4,2 persen. Tahun 2022 sebanyak 344 kasus dengan prevalensi 2,7 persen. Dan tahun 2023 sebanyak 228 kasus dengan prevalensi 2 persen. Dirilis dua kali setahun yakni Maret dan Agustus.
Data SSGI, stunting Palopo tahun 2021 sebanyak 28,5 persen. Dan tahun 2023 sebanyak 23,8 persen. Terdapat selisih atau penurunan 4,7 persen. Dirilis sekali setahun pada akhir Desember. ''Sekarang posisi Palopo urutan ke-6 penurunan stunting di Sulsel,'' jelas Samsil.
Adapun program stunting mulai tahun 2021 sampai 2024. Target nasional 14 persen. Sedang target Pj Gubernur Sulsel yakni zero stunting.
Namun warga Palopo melalui surat terbuka kepada Pj Wali Kota Palopo tanggal 12 Oktober 2023 lalu, kecewa lantaran realisasi penanganan stunting di Palopo jauh dari harapan.
Angka tersebut tidak masuk dalam 70 kabupaten dan 30 kota yang diundang ke Istana Wapres di Jakarta, menerima penghargaan insentif fiskal penurunan angka stunting 2023. (ikh)
