PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Angka stunting di Kota Palopo mengalami penurunan. Tahun 2021 sebanyak 357 kasus. Tahun 2022 sebanyak 344 kasus. Dan Agustus 2023 sebanyak 228 kasus.
Untuk menurunkan angka stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palopo mengalokasikan anggaran Rp4 miliar pada APBD Pokok 2023.
Namun Kadis PPKB Palopo, Samsil SSi Apt MSi menilai, anggaran tersebut masih minim sehingga penurunan stunting masih jauh dari harapan. Lantas berapa anggaran ideal untuk penanganan stunting?
Kadis PPKB Palopo, Samsil SSi Apt MSi yang hendak dikonfirmasi di kantornya, Senin, 23 Oktober 2023 kemarin, sedang keluar kantor. ''Tidak ada Pak Kadis. Lagi rapat di luar,'' kata pegawainya yang ditemui Palopo Pos.
Sebelumnya dilansir, pagu anggaran DPPKB Palopo tahun 2023 sekira Rp10 miliar. Didalamnya, termasuk anggaran penanganan stunting Rp4 miliar.
Dari Rp4 miliar tersebut, anggaran pemberian makanan tambahan Rp150 juta. Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Kampung KB Rp42.575.000. Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp3,5 miliar.
Adapun rincian BOKB, honor/transport Tim Pendamping Keluarga (TPK) 429 orang Rp810 juta lebih. Pengadaan Bahan KB KIT (BKBKIT) untuk Balita Rp260 juta. Rehab gudang alat KB/kontrasepsi, pengadaan peralatan sofa, AC, laptop, dll, Rp200 juta.
Mini lokakarya pada sembilan kecamatan/48 kelurahan Rp117 juta. Audit kasus stunting pada sembilan kecamatan Rp80 juta. Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rp80 juta.
Disinggung baliho stunting yang dipasang di rumah RT/RW, Samsil mengatakan, anggarannya melekat pada Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) sebesar Rp54 juta. Nomenklaturnya berbunyi anggaran media Komunikasi dan Edukasi (KE) Pencegahan Stunting. (riawan junaid)
