Suasana Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), di Jalan Sultan Hasanuddin No.3-5, Kecamatan, Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu, 25 Oktober 2023. --hms pemprov--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), di Jalan Sultan Hasanuddin No.3-5, Kecamatan, Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu, 25 Oktober 2023.
Bahtiar diterima langsung oleh Kepala OJK Regional VI Sulampua, Darwisman.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas literasi keuangan dan ekosistem budidaya pisang. Darwisman menjelaskan, peranan OJK serta beberapa program akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dimana, TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. OJK juga mendorong literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat.
Terkait Program Unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kata Darwisman, Provinsi Sulsel memiliki target program inklusi keuangan di akhir tahun 2024 sebesar 90 persen. Ia optimistis dapat dicapai dengan penguatan sinergi dan akselarasi. Apalagi di tahun 2022, indeks inklusi keuangan Sulsel telah mencapai 88,57 persen.
"Dan survei terakhir untuk Sulsel inklusi keuangannya di tahun 2022 ini sudah 88,5 persen tinggal 1,5 persen. Sedangkan indeks literasi keuangan masih rendah di Sulsel," ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat penting, karena menjadi salah satu fokus integral pembangunan negara. Berdasarkan beberapa penelitian, disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peningkatan literasi dan inklusi keuangan terhadap pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Bahwa peningkatan 1 persen dari indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,16 persen," jelasnya.
OJK sendiri akan melakukan literasi di desa dan pulau di Sulsel. Di tahun ini menargetkan 550 desa, tahun 2024 sebanyak 1.110 desa. Serta 2025 terdapat 1.850 desa. "Sehingga harapannya, 2025 semua desa yang ada di Sulsel dan kepulauannya sudah kita adakan literasi menjadi well literate," ucapnya.
Dengan meningkatnya literasi tersebut, maka penduduk akan lebih memahami program dari penjabat gubernur dengan baik dan ikut dilaksanakan. OJK sendiri menyiapkan ekosistem bisnis dalam mendorong program budidaya pisang yang dicanangkan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Bukan hanya di pembiayaan, tetapi juga literasinya dengan mengedukasi masyarakat, serta melakukan pendampingan.
Ia menjelaskan, strategi kolaborasi menjadi hal utama dalam menggunakan ekosistem bisnis pada pengembangan budidaya pisang. Atau pun program ketahanan pangan yang diprogramkan.
"Kami mensupport baik program budidaya pisang, demikian juga di peternakan dan perikanan," katanya.
Program budidaya pisang yang dicanangkan juga didukung melalui TPAKD. Fungsi dari TPAKD dengan mendorong adanya produk, kegiatan ekonomi dan unggulan baru yang bisa ditumbuh kembangkan di daerah. Memberikan efek besar untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Tim yang berkolaborasi dan bersinergi. Karena tujuannya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Misalnya Cavendis sudah kita lakukan itu," ujarnya.
Lanjutnya, program budidaya ini secara ekonomis menguntungkan dan tidak mengganggu program atau komoditi yang sudah ada. Karena hanya memanfaatkan lahan yang kosong atau lahan tidur.
"Setiap hektar mempekerjakan minimal dua pekerja. Ini akan mengangkat kemiskinan masyarakat," pungkasnya.
Selain itu, memiliki potensi untuk bisa mengurangi dampak emisi karbon di Sulsel.
Senada disampaikan Pj Gubernur Bahtiar. Menurutnya, literasi keuangan penting agar masyarakat dapat mengelola dan menjaga keuangan. Karena untuk membangun daerah, harus dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat, sehingga dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Termasuk dalam layanan kredit usaha rakyat untuk menambah permodalan.
"Sosialisasi harus dilakukan agar masyarakat bisa mengakses layanan keuangan dan dipermudah," kata Bahtiar.
Ia juga berterima kasih atas dukungan PKK terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan. Khususnya dalam budidaya pisang. (*/pp)
