Menjalankan Roda Pemerintahan Sehat dan Sejuk
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Berbagai permasalahan mulai banyak diutarakan masyarakat saat ini, utamanya dalam 10 tahun terakhir. Kehadiran Pj Wali Kota Palopo sementara tidak sedikit menyerap aspirasi kaitannya terhadap beberapa permasalahan.
Baik menyangkut soal pemerintahan, ekonomi, sosial, keuangan dan lain-lain sebagainya. Tidak terkecuali, permasalahan-permasalahan tersebut ikut dirasakan para Pejuang Kota.
Dalam acara silaturahmi, Pj Wali Kota Palopo bersama para Pejuang Kota banyak mengharapkan keberadaan Pj Wali Kota Palopo saat ini mengembalikan Kota Palopo ke jalan yang benar. Pada acara ini berlangsung di kediaman, salah satu tokoh pejuang Kota, Andi Cincing Makkassau (ACM), Kelurahan Benteng yang dihadiri ratusan orang, Sabtu malam, 28 Oktober 2023.
Keberadaan Pj Wali Kota di tempat ini banyak curahatan dari para pejuang Kota. Yang mana dalam memperjuangkan status Palopo menjadi daerah otonomi baru tidaklah mudah dan bahkan mendapat rintangan.
Dalam penyampaian ACM, menyinggung motto Kota Palopo yang telah diganti di era pemerintahan Judas Amir dari Kota Idaman menjadi Kota Kebersamaan. Hal ini dinilai tidak sejalan dari pada tujuan Kota Palopo digagas Wali Kota pertama, HPA Tendriadjeng (Alm).
"Palopo harus dikembalikan sebagai Kota Idaman demi menghargai perjuangan HPA Tendriadjeng. Kemudian, sistem harus sehat. Bagaimana para ASN harus happy dan tidak paranoit," kata ACM.
Politisi senior Tana Luwu ini berharap keberadaan Polopo di tangan Pj sekarang sebagai sebagai dasar pijakan dalam menyehatkan pemerintahan dan juga sejuk.
"Mudah-mudahan Pj Wali Kota bisa menyehatkan pemerintahan. Dan ketika nantinya ada Wali Kota baru yang masuk sudah bagus," katanya.
Haidir Basir yang turut hadir dalam acara itu ikut berbicara. HB, sapaan akrabnya sedikit menyinggung pembentukan Kota Palopo yang mendapat perlawanan tujuan menolak terbentuknya Kota Palopo. HB, bahkan secara terbuka bahwa mantan Wali Kota Palopo Judas Amir adalah orang yang kala itu menolak Palopo sebagai daerah otonomi baru di era pemerintahan Kamrul Kasim sebagai Bupati Kabupaten Luwu.
"Berbicara soal perjuangan Kota Palopo dari prosesnya menjadi daerah otonomi baru tentu tidak bisa dinilai denga materi. Ada fase perjuangan dengan membentuk lembaga Forkot dengan tujuan melakukan pressure," katanya.
HB juga berharap kepada Pj Wali Kota agar tidak khawatir dengan proses pemerintahan yang ia jalankan saat sekarang ini.
"Pak Wali Kota tidak perlu khawatir dalam menjalankan pemerintahan. Kami siap membekap pak Wali ketika ada kelompok orang yang mencoba membuat kegaduhan. Kami selalu siap dibutuhkan kapanpun," tandas HB.
Kemudian, pejuang Kota lainnya. Sunandar Latif mengaku merasakan ada beberapa hal yang harus diluruskan. Dia mengibaratkan Palopo ini sebuah komputer yang harus diinstal agar bisa beroperasi dengan baik. Terlebih juga ia mengharapkan keberadaan RT/RW harus dinetralkan.
Selanjutnya, mantan anggota DPRD Palopo, Hamka Pasau menitikberatkan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Bagi Hamka Pasau, untuk mewujudkan pesta demokrasi aman, jujur dan adil harus didasarkan keberadaan para pejabat/ASN, jajaran pemerintahan hingga RT/RW dinetralkan.
"Tentu Pj Wali Kota harus merevisi semua ini. Kepala Dinas, Camat, Lurah dan termasuk RT/RW. Jika itu tidak dilakukan maka mustahil dalam mewujudkan pesta demokrasi bisa tercapai. Mana mungkin hal ini bisa dicapai jika mereka ini berada dalam sistem tidak netral," katanya.
Demikian, Abdul Hakim Jafar yang akrab disapa Kimet. Kimet mendorong salah satu yang perlu dibenahi ialah soal bencana banjir. Beberapa ruas sungai Palopo harus dibenahi.
"Beberapa sungai di Palopo merupakan sumber kehidupan. Sementara keadaannya saat ini tidak ada penanganan yang justru setiap musim menimbulkan penderitaan masyarakat. Justru yang banyak adalah pembangunan gedung yang tidak terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.
Pi Wali Kota Palopo, Asrul Sani merasa terkesan dengan curahan hati yang ia dengarkan. Bahkan, beberapa kali dirinya bertemu masyarakat semuanya membicarkan keadaaan Kota Palopo.
Menurutnya, dirinya sebagai Pj Wali Kota Palopo hanya kurang lebih satu tahun dan tiap tiga bulan dirinya juga dievaluasi. Adapun tugasnya ialah bagaimana mengelolah pemerjntahan, menjalin komunikasi dengan para stakeholder.
"Memang banyak hal yang harus diperbaiki. Beri kami waktu untuk memperbaiki itu secara perlahan. Satu per satu akan kita benahi. Kita sudah petakan satu per satu. Meskipun sementara namun perlu dievaluasi," katanya.
Selain itu, bagaimana menata keuangan, ASN dan pemerintahan.
Pemberdayaan pengusaha lokal mikro kecil menengah. Tentu ini bertujuan agar semua kegiatan pemerintahan dengan menggunakan produk lokal UMKM. Bahkan, Pj Wali Kota akan membuat membuat edaran dengan menggerakan pengusaha lokal.
Soal netralitas, Pj Wali Kota mengaku mengeluarkan surat edaran. Hal ini sebagaimana juga penekanan. Pj Gubernur Sulsel untuk menjaga netralitas ASN dan akan di evaluasi.
Pj Wali Kota mengaku selama keberadaannya di Palopo banyak mengamati terlebih pula ada kesan ketidakharmonisan masyarakat. Termasuk menyinggung keuangan daerah Palopo sedang tidak baik-baik saja dan akan mengidentifikasi beberapa hal. Tidak lupa Pj mengingatkan bahwa dirinya dituntut netral dan siap berkomunikasi kepada semua kalangan.
"Inilah yang harus kami perbaiki. Sebab jika tidak dilakukan maka akan pincang. Secara perlahan kita akan benahi. Selaku Pj bagaimana mendorong pelaksanaan Pemilu jujur dan adil," kunci Asrul Sani.
Dalam pengujung acara ini, tim pejuang Kota juga menyerahkan aspirasi secara tertulis ke Pj Wali Kota. Isinya menyangkut beberapa permasalahan Kota Palopo belakangan ini. (rul/idr)
