Nampak kursi wakil rakyat banyak yang kosong saat pembahasan RKA OPD Pemkab Luwu Senin (6/11/2023). --andrie islamuddin--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BELOPA-- Lembaga DPRD Luwu sejak Jumat lalu membahas Ranperda APBD Pokok TA 2024 Kabupaten Luwu. Sayangnya pembahasan uang rakyat yang akan di belanjakan senilai Rp 1,515 trilIun ini hanya dibahas oleh segelintir wakil rakyat DPRD Luwu
Dari pantauan Palopo Pos Senin, 6 November 2023 pembahasan Ranperda APBD Pokok TA 2024 Kabupaten Luwu di ruang rapat aspirasi DPRD Luwu membahas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas PUPR Luwu.
Sangat disayangkan Rapat pembahasan Ranperda APBD Pokok TA 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali yang membahas belanja tahun 2024 senilai Rp 1, 515 triliun ini hanya dihadiri 8 anggota DPRD Luwu yang berasal dari 3 fraksi di DPRD Luwu yaitu fraksi Nasdem, fraksi PPP dan Fraksi Gabungam Selalu bersama.
"Saya juga tidak tahu kenapa banyak teman-teman tidak hadir. Padahal kita sedang membahas pendapatan dan belanja daerah tahun 2024," ungkap Wakil Ketua DPRD Luwu Zulkifli ST, M.Si
Dalam pembahasan tersebut beberapa anggota DPRD Luwu meminta jajaran Dinas PUPR Luwu dalam membangun infrastruktur jalan dapat mengedepankan aspek pemerataan, demikian pula pembangunan sarana irigasi.
"Kami minta Dinas PUPR Luwu dapat mengalokasikan pembangunan infrastruktur jalan di Walmas di tahun 2024. Kami harapkan ada pemerataanlah di wilayah Walmas dan di Luwu bagian Selatan," kata H Saharuddin legislator DPRD Luwu fraksi PPP Asal Walmas.
Kadis PUPR Luwu Ir Ikhsan Asaad, ST MT, CCMS mengatakan, Dinas PUPR Luwu tetap mengalokasikan pembangunan infrastruktur di Walmas.
Pantauan Harian Palopo Pos anggota DPRD Luwu senin siang yang ikut membahas yaitu Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali, Wakil Ketua DPRD Luwu Zulkifli, Nuralam Ta'gan, Arbi Arsyad, Ainun Massinring, H Syaharuddin, Sukma, dan M Ibrahim B Nuhung. Sementara tim anggaran eksekutif Kab Luwu hampir seluruhnya hadir.
Informasi yang dihimpun Palopo Pos, banyaknya anggota Banggar DPRD Luwu dari beberapa fraksi yang tidak hadir sudah berlangsung sejak rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD Pokok TA 2024 pada Senin (30 Oktober 2023) dan berlanjut pada paripurna pandangan umum fraksi Jumat (3 November 2023) lalu. Sejumlah anggota DPRD Luwu yang tidak hadir menilai penyerahan Ranperda APBD Pokok cenderung dipaksakan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat umum. (andrie islamuddin)
