Alokasi Anggaran NPHD 2024
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MASAMBA -- Sejumlah daerah di Luwu Raya dan Toraja sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan Pilkada Serentak 2024. Tersisa Lutra yang belum melakukan. Lantaran terbentur di nilai yang disepakati. Pemda sanggupnya Rp25 M, tetapi KPUD Lutra ngotot minta Rp28,6 M.
Lutra masuk dalam tiga daerah di Sulsel belum deal soal nilai kesepakatan penandatanganan NPHD Pilkada Serentak 2024. Pembahasan NPHD sendiri masih terkesan alot antara pihak Pemda dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Luwu Utara.
"Jadi, dari total 24 Kabupaten dan Kota. 21 daerah sudah deal nilai NPHD dan sudah disetujui bersama Pemda. Sisa tiga daerah belum yakni Sinjai, Soppeng dan Lutra," kata anggota KPU Sulsel, Divisi Logistik dan anggaran, Marzuki Kadir, Jumat (10/11/2023).
Menurutnya, tiga daerah tersebut alot dikarenakan belum ada titik temu antara Pemda dan KPU. Pasalnya masih butuh lagi rasionalisasi kebutuhan daerah.
"Jadi, ini hanya persoalan waktu saja. Daerah lain aman. Ini tiga daerah belum ada persetujuan nilai. Kita harap pekan ini rampung," harapnya.
Sedangkan, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengakui proses pembahasan NPHD di beberapa Kabupaten masih terus berlangsung hingga sekarang. "Masih ada beberapa Kabupaten (belum penandatanganan) tapi sudah hampir final," ujarnya.
Kendala tersebut, jelas Hasbullah, dikarenakan tanggung jawab Pemda setelah penandatanganan NPHD. Di mana nilai pagu yang telah disepakati untuk NPHD tahun 2023 adalah 40%.
"Sekarang ini yang bermasalah memang kondisi keuangan daerah di akhir tahun. Itu yang mau diupayakan dengan kondisi keuangan daerah yang tidak memadai itu. Jadinya belum ada kesepakatan sama teman-teman KPU," jelasnya.
Beban 40% itu, kata Hasbullah, wajib terpenuhi dan berdasarkan Permendagri, 14 hari setelah penandatanganan NPHD sudah harus ditransfer. Kemudian 60% sisanya nanti akan menyeberang di APBD 2024.
Meskipun saat ini ada beberapa daerah yang NPHD-nya masih bermasalah, Hasbullah mengatakan, sebelumnya telah ada beberapa daerah yang sudah merencanakan NPHD-nya sejak awal tahun dengan dana cadangan.
"Itu yang relatif cepat fix, kayak Gowa, Bone dan Maros dan beberapa yang sudah selesai itu karena memang sudah terencanakan secara baik," imbuhnya.
Dia juga membenarkan bahwa penandatanganan NPHD harus selesai bulan ini yakni tanggal 15 November. Oleh karena itu, Hasbullah membeber saat ini pihak Pemda dan KPU sedang gencar menggelar rapat maraton demi menyepakati NPHD secepatnya.
"Di beberapa Kabupaten saat ini sudah ada yang melapor, tapi ada yang masih jauh angka yang disanggupi oleh Pemda," tukasnya.
Untuk Luwu Utara, apa penyebab alotnya pengalokasian anggaran Pilkada ini? Dijelaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah Luwu Utara, Baharuddin Nurdin saat dikonfirmasi, Ahad 12 November 2023, mengatakan bahwa belum ditandatangani NPHD Karena Permintaan KPUD Luwu Utara sebesar Rp28,6 miliar sesuai permintaan KPUD Lutra, sementara dari pihak Pemda hanya sanggup Rp25 miliar.
"Kami (Pemda) sudah mengundang KPUD Lutra untuk penandatanganan, tapi yang bersangkutan malah tidak datang, kecuali Bawaslu saja yang datang. Karenanya itu, besok (hari ini) kami diundang ke Badan Kesbang Provinsi untuk klarifikasi sehubungan belum ditandatangani bersama NPHD, intinya belum ada kesepakatan angka," terang Bahar.(jun/idr)
