PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Janji Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Palopo, Agus Riyanto SH serius menyelidiki dugaan korupsi proyek multiyears, bukan isapan jempol belaka.
Terbukti, Tim Kejari telah menjemput dan mengambil hasil audit proyek multiyears di Inspektorat Provinsi Sulsel.
"Hasil audit proyek multiyears telah diambil. Dan saat ini dipelajari untuk selanjutnya dikembangkan,'' Eyang --sapaan akrab Agus Riyanto yang dikonfirmasi Palopo Pos melalui telepon, Kamis, 16 November 2023 kemarin.
"Dari awal November 2023, tim investigasi yang kami tugaskan sudah melakukan Pulbaket. Akan kami kembangkan untuk mengungkap kasusnya agar lebih terang dan gamblang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh tim kami," katanya Agus.
Hanya saja, Eyang masih enggan menyebut siapa-siapa yang akan dipanggil terkait proyek tersebut.
"Insha Allah, kami akan ungkap. Ini masalah waktu saja, berikan kesempatan bagi kami dan tim untuk bekerja mengungkap adanya dugaan kerugian negara pada kasus-kasus yang ada di Kota Palopo," tegasnya.
Agus Riyanto yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Investigasi dugaan korupsi pada proyek multiyears mengaku telah menugaskan tim untuk mempercepat proses penyelidikan (investigasi) terhadap kasus yang dimaksud.
Tim Kejari sudah konsolidasi dengan Kasi Pidsus yang baru dilatik bersama dengan tim investigasi untuk menentukan langkah-langkah progresif, guna percepatan proses penanganan kasusnya dengan melakukan koordinasi intensif ke pihak Inspektorat.
Supaya proses penanganan kasus aroma dugaan korupai proyek multiyears dapat dilakukan dengan lebih tepat, terarah, dan terukur, serta tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai mekanisme dan regulasi berlaku.
Untuk diketahui, Ketua Tim Audit Inspektorat Sulsel, Irhan Kamal telah menyerahkan hasil reviu Keuangan dan Aset Pemkot Palopo kepada Kepala DPKAD Palopo di Makassar pada 1 November 2023. Bocorannya, kemungkinan ada temuan dalam penetapan honorarium Satgas Kelurahan. Juga ditemukan dugaan adanya hutang belanja dari proyek multiyears sekira Rp30 miliar.
Sebelumnya dilansir, anggota DPRD Palopo, Baharman Supri tidak mau lagi berpolemik soal hutang belanja proyek multiyears. Ia menyerahkan penanganannya ke Aparat Penegak Hukum (APH)
Politisi Golkar ini juga menjelaskan kronologis proyek multiyears diparipurnakan pada saat Covid 19 lewat zoom.
Yang disepakati DPRD adalah pembangunan menara payung menggunakan desaign konsultan lembaga peminjam dari PT SMI. Dimana payung menutup semua semua fisik bangunan. Ternyata setelah dikerja, berubah menjadi seperti menara masjid saja.
Hal ini juga patut dipertanyakan, kenapa desain proyek menara payung berubah, sementara anggarannya tidak berubah. (ded/ikh)
