PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, LUWU TIMUR-- Forum Masyarakat Petani Lada (Formal) Loeha Raya menyayangkan sikap Asosiasi Petani Lada Loeha Raya (APL-Loeha Raya) yang menolak untuk bertemu dengan konsultan independent membahas terkait apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Blok Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Sekretaris Formal, Rustam mengatakan, seharusnya pihak terkait membuka ruang dialog agar pihak independent memiliki pandangan berbeda setelah mereka melakukan wawancara ke masyarakat, sehingga tidak ada lagi prasangka yang negative terkait aktivitas PT Vale di Blok Tanamalia.
“Saya sangat menyayangkan penolakan tersebut, harusnya mereka membuka ruang. Jangan selalu berprasangka buruk. Jika tidak ada dialog, bagaimana kita akan mengetahui kondisinya. Karena semua pihak memiliki hak untuk memberikan pandangan terkait kondisi yang terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan menjelaskan secara menyeluruh apa yang menjadi keinginan mereka.
Rustam menjelaskan, pihaknya bersama pemerintah desa telah dimintai penjelasan oleh pihak konsultan, makanya kesempatan itu digunakan untuk memberikan masukan dan banyak informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Loeha Raya hari ini.
“Saya sampaikan jika kehidupan ekonomi dengan pertanian lada cukup baik, kami bisa bersekolah dan kuliah karena pertanian lada mencukupi kehidupan ekonoimi,”jelasnya.
Meski demikian, Rustam berharap PT Vale bisa berdampingan dengan aktivitas masyarakat Loeha Raya, kehadirannya tidak merubah kehidupan masyarakat yang sudah sejahtera.
“Kami juga ingin Vale menyampaikan rencana-rencananya, kemudian kami bisa menilai apakah Vale dapat berkontribusi pada kemajuan kami disini. Kapan rencana tambang dan bagaimana posisi masyarakat petani lada bila tambang masuk,” jelasnya.
Kehadiran PT Vale tidak merugikan petani lada, kami juga sedang mendorong agar petani lada mendapatkan legalitas berkebun kegiatan dikawasan hutan agar posisi kami tidak sebagai perambah hutan. Agar posisi kami dan PT Vale sama.
Rustam menyebutkan, jika ruang dialog ada, diharapkan dapat segera menyelesaikan konflik di Tanamalia. "Saya juga mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian konflik, agar kedepannya tidak terjadi kerugian besar kepada masyarakat," jelasnya.
Kedepannya, setelah konflik selesai, dan kemudian PT Vale beroperasi di Tanamalia, Rustam berharap PT Vale tetap konsisten dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan yang memperhatikan sosial dan lingkungan.
"Saya juga berharap kehadiran PT Vale di Tanamalia nantinya dapat memprioritaskan peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat," ujarnya. (*/pp)
