IAS bersama calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sulsel III dari Partai Golkar, Hasrul Rahman di Luwu Timur. --ist--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, LUWU TIMUR-- Calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sulsel III dari Partai Golkar, Hasrul Rahman memastikan posisinya akan selalu berpihak di atas kepentingan warga Towuti, Luwu Timur, jika mendapat kepercayaan duduk di Senayan, lewat Pileg 2024 mendatang.
Caleg nomor urut 2 ini menegaskan kesiapan itu saat merespons pertanyaan warga Timampu yang mengaku resah dengan pertumbuhan lahan tambang di Kecamatan Towuti.
Pertumbuhan area pertambangan itu dikhawatirkan akan menggusur lahan merica warga kebanyakan.
"Jika mendapat kepercayaan bisa mewakili bapak-bapak, kami pastikan akan menemani warga Timampu menghadapi persoalan ini. Jangan banyak perdebatan, tapi cobalah memberi kepercayaan kepada kami. Untuk mengawal persoalan ini, dibutuhkan kewenangan pengawasan selaku anggota legislatif," terang putra Luwu itu, di hadapan mereka yang mayoritas adalah relawan Golkar.
Sosialisasi Wasekjen DPP Golkar itu terasa istimewa. Hasrul bersosialisasi bersama bakal calon gubernur Sulsel 2024 dari Partai Golkar, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Hasrul memperkenalkan IAS sebagai fungsionaris Golkar dengan mobilitas sangat tinggi. "Hal itu sebenarnya sangat wajar mengingat surat tugas untuk IAS memang selaku bakal calon gubernur," terang Hasrul.
Dalam kesempatan itu, IAS ikut memberi garansi personal terkait kualitas Hasrul Rahman sebagai sosok yang layak menjadi wakil masyarakat Lutim di DPR RI. Lewat Partai Golkar tentunya.
"Saya sudah cukup lama mengenal beliau sebagai pejuang kepentingan orang banyak. Mohon beri kepercayaan kepada beliau, saya ikut menggaransi Pak Hasrul bisa memperjuangkan warga Towuti," tegas IAS.
Pekan ini, IAS bekeliling sejumlah daerah di dapil Sulsel III. Setelah Enrekang dan Toraja, IAS menggarap Luwu Raya bersama Hasrul Rahman. Selain melakukan konsolidasi dengan kader dan simpatisan Golkar, IAS juga menyambangi sejumlah tokoh masyarakat non-Golkar sekaitan dengan pemilu legislatif. (*/pp)
