Ilustrasi KPPS
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan seluruh seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mereka rekrut bebas dari kepentingan politik. Jangan sampai ada diantara mereka menjadi 'Penyusup'.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan jika KPPS merupakan ujung tombak yang akan bekerja di tingkatan paling bawah yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga KPU harus memastikan tidak ada kader atau simpatisan Parpol.
"Jadi kami selalu mewanti-wanti dalam perekrutan PTPS maupun rekrutmen KPPS, kami sangat mengharapkan mereka semua ini mampu menjaga kepercayaan publik. Bagaimana caranya? mereka tidak terlibat dari partai politik, bukan anggota partai politik maupun bukan bagian dari pasangan calon presiden," kata Saiful Jihad.
Dengan bersihnya para penyelenggara Pemilu kata Saiful, publik akan menilai jika yang nantinya bertugas sebagai KPPS tidak memiliki kepentingan.
"Agar publik percaya, orang-orang yang bertugas sebagai KPPS betul-betul mereka bekerja independen dan tidak memiliki intervensi kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.
Saiful juga menybutkan jika pemilu ini bisnis kepercayaan, maka semua orang inginkan bagaimana publik menerima hasil pemilu.
"Tapi hasil Pemilu diterima oleh masyarakat jika diterima dengan baik, prosesnya berjalan sesuai dengan aturan yang ada," lanjutnya.
Jika ditemukan calon KPPS namanya terdaftar sebagai kader Parpol, Saiful Jihad hanya menyebutkan KPU harus melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Karena pengalaman saat pendaftaran Partai Politik (Parpol) banyak warga namanya dicap oleh peserta Pemilu tersebut dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) mereka.
"Kita sadar kemarin saat verifikasi partai politik, banyak orang dicatut namanya sebagai kader partai politik, jadi jangan langsung dicoret tapi harus klarifikasi dulu, apakah benar partai politik atau bukan," bebernya.
Karena kata Saiful calon KPPS tersebut bisa ditreking baik itu melalui media sosial maupun warga sekitar mereka. "Sehingga bisa didapatkan informasi apakah mereka kader parpol atau bukan," tutupnya. (raksul/pp)