PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Kas daerah Pemkot jebol alias kosong kas. BPKAD Kota Palopo dinilai gagal bayar honor pegawai sejumlah dinas, termin proyek fisik, serta belanja barang dan jasa.
Seperti Dinas Damkar yang pernah demo beberapa hari lalu. Honor pegawai UPT JA juga dikabarkan belum terbayar selama tiga bulan. Namun info terakhir, sudah dibayar untuk bulan Oktober dan November. Sedng honor bulan Desember 2023 belum.
Pegawai UPT Pasar juga dikabarkan datang pukul meja di Dinas Perdagangan, pekan lalu, lantaran honor mereka belum dibayar. Jasa medis tenaga kesehatan (Nakes) RSUD dr Palemmai Tandi, juga belum dibayar selama beberapa bulan. Termasuk honor pegawai Dinas Kominfo Palopo.
Kepala BPKAD Palopo, Raodatul Jannah SSos yang dikonfirmasi, Kamis, 28 Desember 2023 kemarin, menjelaskan bahwa soal honor pegawai, sudah terbayar semua sampai November 2023. ''Tinggal Desember saja yang belum dibayar,'' terangnya.
Ketua PDIP Palopo, Alfri Jamil yang dimintai tanggapannya mengatakan, reaksi pegawai menuntut pembayaran honor, akibat tindakan Kepala BPKAD Palopo itu sendiri. Dimana, Kepala BPKAD mengeluarkan surat edaran kepada Perangkat Daerah (PD) bahwa batas akhir pencairan anggaran tanggal 18 Desember 2023.
''Sampai tanggal 20 Desember, honor pegawai belum terbayar. Inilah yang memicu reaksi pegawai,'' ucap Alfri.
Hal itupula yang memunculkan spekulasi diluar (masyarakat) bahwa kas daerah kosong sebagai akibat hutang belanja peninggalan Wali Kota 'Soroe' yang mencapai Rp150 miliar. Sehingga BPKAD gagal bayar honor pegawai, dan belanja lainnya seperti belanja proyek fisik, belanja barang dan jasa.
Sebagaimana rilis yang diterima Palopo Pos, pekan lalu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palopo, Hamsir Hamid, mengungkapkan, pihaknya masih menunggu pencairan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo.
"Untuk pembayaran semuanya, sangat berharap pencairan anggaran BPKAD. Termasuk pembayaran honor teman-teman di Kominfo," kata Hamsir.
"Semoga bisa terbayar sebelum akhir tahun," lanjutnya yang disampaikan pada grup WhatsApp bersama jurnalis.
Dimintai tanggapan terkait hal itu, Direktur Riset Nusantara (DRN), Afrianto Nurdin, mengatakan, itu terjadi dikarenakan kondisi keuangan saat ini terbebani hutang belanja yang besar.
Afrianto menduga, adanya modus penyimpangan yang terjadi dalam proses penetapan dan pembahasan APBD.
"Misalnya dugaan mark-down atau pembuatan estimasi penerimaan pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi yang ada, sehingga terjadi potential loss," kata Afrianto.
Afrianto mencontohkan, misalnya Ruko Sawerigading yang dimasukkan sebagai item PAD. "Padahal ini tidak mungkin terealisasi," jelasnya.
Masalah lain, kata Afrianto, terkait perencanaan belanja yang tidak dihitung secara cermat dengan kemampuan keuangan daerah.
"Proyek multiyears misalnya, yang menghabiskan ratusan miliar rupiah dengan hanya menggunakan murni PAD," ujar akademisi Universitas Mega Buana ini.
Afrianto menjelaskan, situasi-situasi seperti inilah yang memberatkan keuangan daerah Kota Palopo saat ini.
"Kesalahan ini sebenarnya ada di tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," jelasnya.
Olehnya, menurut Afrianto agar dilakukan pemeriksaan khusus terkait perencanaan pembangunan proyek yang ada.
"Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan khusus, terkait seluruh perencanaan pembangunan dan anggaran yang telah lalu. Hal itulah yang membuat kondisi keuangan tidak stabil," pungkasnya. (ria-ikh)
