Oleh: Syahiruddin Syah
(Wakil Dekan Fisip Unanda)
NEGARA ini lucu dan Bangsanya ini aneh, SDH ada ketentuan dasar negara masih dilanggar, semakin mencari celah untuk dikhianati.
Masih banyak juga orang cerdas, birokrasi, akademisi memilih figur pemimpin yang bisa mendukung figur pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang tidak amanah. Padahal, bukan itu esensinya. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana rakyat ini dicerdaskan dengan memberikan pelajaran politik yang dikaitkan dengan masa depan bangsa yang sejalan dengan tujuan hidupnya.
Bukan memaksakan sebuah figur untuk dipilih padahal yang diharapkan memilih figur dengan memperhatikan rekam jejaknya, apa sesuai amanat reformasi?bahwa harus bersih dari KKN, ini semua hanya sebuah wacana saja. Justru figur yang ditampilkan tidak semua memenuhi syarat seperti itu, bahkan justru banyak yang rekam jejak karirnya tersandung dengan KKN yang didukung. Dan mereka yang mendukung kebanyakan dari kalangan akademisi, birokrasi, dan para usahawan cerdas. Ini karena hanya kefigurannya, kekuasaannya, dan isi tasnya. Akan tetapi menyimpang berbagai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan melanggar konstitusi.
Hal ini disebabkan karena reformasi kebablasan. Akhirnya demokrasi yang kebablasan pula, karena orang miskin dan orang bodoh lebih besar ketimbang orang cerdas. Lalu orang cerdas membodohi dirinya untuk mempengaruhi masyarakat bodoh memilih pemimpin yang jauh dari ketentuan syarat-syarat pemimpin yang amanah yang jauh dari KKN. Diharapkan masyarakat cerdas dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat miskin dan bodoh, agar mereka tidak salah memilih figur pemimpin bangsa dan jauh dari praktek KKN serta bukan figur yang serakah dan haus kekuasaan, juga bukan figur yang menguasai lahan negara untuk dijadikan investasi bagi kehidupannya ke depan.
Yang menjadi permasalahan, banyaknya lahan negara yang dikuasai investasi bagi pengusaha Asing dengan kontrak yang tidak sesuai ketentuan konstitusi. Membuat undang-undang ketenagakerjaan (omnibuslaw) yang melegalkan dan menguntungkan bagi pihak asing untuk berusaha di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita berfikir ke depan menata negeri ini menjadi sebuah negara yang berdaulat tanpa campur tangan negara asing dalam menetapkan perundang-undangan agar bangsa ini terhindar dari malapetaka politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan rakyat berdaulatlah yang menentukan undang-undangnya melalui wakilnya yang ada di parlemen (Aristotels). Dan juga rakyatlah yang menentukan pemimpinnya tanpa diintervensi dengan tekanan kapital yang oligarki.
Harapan kami sebagai pengamat, bahwa diharapkan bagi masyarakat yang cerdas punya pengetahuan yang cukup untuk memberikan pencerahan politik bagi masyarakat miskin dan bodoh. Juga diberi edukasi tentang konsep negara demokrasi dan arah tujuan negara ini, sehingga dalam menentukan pemimpin tidak diarahkan kepengaruh figur yang dipengaruhi kapital oligarkhi.
yang ujung-ujungnya menjadi sebuah negara oligarkhi, akan tetapi diarahkan kepada figur pemimpin yang siap menerima amanah, memikul tanggung jawab dan turut bersama-sama rakyat untuk membangun kehidupan bangsa yang sejahtera aman dan damai. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalam🙏🙏🙏 (***)
