Foto Ilustrasi
PALOPOPOS. CO. ID, TOMPOTIKKA--Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Palopo merilis pernyataan sikap buruknya kinerja Pemkot Palopo.
''Bahwa dalam catatan kami, sejumlah program yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mandek atau tidak lagi berjalan disebabkan gagal bayar,'' jelas Ketua EK-LMND Palopo, Adri Fadli bersama sekretarisnya, Sigit Nugro dalam pernyataan sikapnya yang diterima Palopo Pos, Senin, 8 Januari 2024 malam.
Adapun program yang gagal bayar yakni seperti insentif RT/RW, imam masjid, guru mengaji, guru sekolah minggu, pinandita, petugas penyelenggara jenazah, dan honorarium tenaga honorer juga sebagian belum terbayarkan untuk TA 2023.
Lalu sejumlah proyek infrastruktur mangkrak seperti revitalisasi Stadion Lagaligo, pembangunan Gedung Kesenian, normalisasi sungai, pembangunan talud, dan beberapa proyek lainnya untuk TA 2023 telah selesai dan beberapa yang belum selesai pembangunannya disebabkan dana termin atau proyek tidak dicairkan.
Padahal proyek ini memakan anggaran yang besar bersumber dari APBD murni. Tentu, jika ini terealisasikan dampaknya dapat dirasakan atau dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Kota Palopo. Di sisi lain hilangnya trust terhadap Pemkot, jika hal tersebut tidak diselesaikan dengan baik.
Kota Palopo saat ini selain mengalami defisit keuangan daerah dikarenakan Tim TAPD yang diketuai Sekkot Palopo, Firmanza DP tidak cermat dan teliti dalam menyusun, merancang, serta memverifikasi APBD.
Masalah lainnya, terjadi inflasi, berdasarkan data terakhir yang kami kutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Kota Palopo pada bulan Desember terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,21 persen dengan IHK sebesar 115,60. Naik 2 persen dari bulan sebelumnya.
Selain itu, ada beberapa rekomendasi yang belum dilaksanakan di antaranya; rekomendasi DPRD Kota Palopo untuk mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BUMD yang dinilai bekerja di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Lalu rekomendasi KASN atas laporan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Palopo terhadap 9 ASN di lingkup Pemkot Palopo.
LMND juga menyorot program baru Pemkot yakni proyek normalisasi sungai TA 2024 sebesar Rp30 miliar.
''Jika hal ini tidak mendapat perhatian serius atau tidak ditindaklanjuti, maka kami akan menghimpun kekuatan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dengan jumlah massa ribuan. Diam tertindas atau bangkit melawan. Hidup rakjat, hidup mahasiswa,'' tutup Adri dalam penyataan sikapnya. (ikh)
