Aksi demo di Pemkot Palopo, baru-baru ini. --ft: netizen
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PATTENE-- Direktur Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Andreas Tandi Lodi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan untuk mengusut pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Palopo tahun 2023.
Itu karena mengalami defisit anggaran belanja mendekati angka Rp200 miliar yang sudah fasih dimulut masyarakat Kota Palopo dengan istilah " utang belanja".
Hal ini yang mengakibatkan sejumlah rekanan yang teken kontrak kerja tidak dibayarkan biaya sesuai kesepakatan berdasarkan progres pekerjaan proyek.
"Tolong Bapak Kapolda Sulawesi Selatan segera menurunkan timnya ke Kota Palopo,' terang Andreas.
Lanjutnya, Polda harus melakukan penyelidikan serta mengungkap secara tuntas apa penyebab sehingga terjadi defisit anggaran yang cukup besar, yang mengakibatkan para rekanan atau kontraktor mulai resah karena mereka tidak dibayar dan para pekerja sangat terpukul baik secara psycologi maupun secara finansial.
Karena anak dan istri serta keluarga mereka mendesak dalam kebutuhan hidup sehari- hari. Demikian pula para rekanan harus membayar utang pinjaman di bank yang tidak sedikit. (ikh)
LPKAN Desak Polda Usut Hutang Belanja Pemkot Rp200 Miliar
