DPRD Tolak Anggarkan Hutang Belanja, Baharman: Imbas dari Wali Kota "Soroe"
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- DPRD Palopo telah menolak menganggarkan hutang belanja di tahun anggaran 2024. Anggota DPRD Palopo, Baharman Supri mengatkan bahwa kondisi keuangan Kota Palopo yang sedang tidak baik-baik saja saat ini merupakan imbas dari pemerintahan sebelumnya.
Banyaknya kegiatan yang tidak dibayarkan di tahun 2023 dikarenakan kondisi keuangan tidak baik. Kendati begitu, Baharman mempertimbangkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo untuk tidak memasukan anggaran terhadap hutang belanja pada batang tubuh APBD 2024.
Hal itu, kata Baharman sebagaimana dalam pandangan beberapa Frksi DPRD Palopo seperti, Golkar, PDIP dan Gerindra pada pengesahan APBD 2024 pada November 2023 lalu.
"Pertimbangan kita karena jika itu dilakukan maka banyak sektor lain tidak terbayar di tahun 2024. Bahkan, termasuk biaya pegawai dan sektor kebutuhan dasar lainnya," kata Baharman, Kamis 18 Januari, kemarin.
Legislator Fraksi Golkar ini, pembayaran hutang belanja ini disarankan sampai kepada kondisi keuangan membaik. Bahkan, di perubahan APBD 2024 juga tidak ada jaminan akan membayarkan hutang belanja tersebut yang nilainya ratusan miliar rupiah.
"Beberapa pakar ekonomi yang kad
zang saya berbicara memprediksi keadaan keuangan Palopo ini baru akan normal tiga tahun mendatang. Karena, ya itu tadi, uang habis," katanya.
Makanya, kata dia, dengan kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja ini merupakan warisan dari Wali Kota sebelumnya.
Bahkan Baharman tidak sepakat jika ada pihak yang menyalahkan Pj Wali Kota Palopo terkait banyaknya kegiatan yang tidak dibayarkan yang menjadi hutang saat ini.
"Program Pj jelas. Sejumlah program yang ia bawa sudah terlaksana seperti, menurunkan angka inflasi, stunting, memastikan anggaran Pemilukada dan lain-lain sebagainya. Kalaupun ada pihak yang mendesak dan menyalahkan Pj karena tidak membayar hutang belanja maka itu keliru. Sebab hutang ini adalah warisal Wali Kota sebelumnya," katanya. (rul/idr)
