BIG menggelar acara Sosialisasi Pelaksanaan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Wilayah Darat Pulau Sulawesi di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (27/02/2024).--hms pemprov--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Badan Informasi dan Geospasial (BIG) menggelar acara Sosialisasi Pelaksanaan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Wilayah Darat Pulau Sulawesi di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (27/02/2024).
Pada tahun 2024 ini, BIG merencanakan penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) di seluruh Indonesia, termasuk Pulau Sulawesi. Kegiatan penyediaan peta dasar skala besar di wilayah Sulawesi ini merupakan bagian dari rencana Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.
Ditemui di sela-sela acara, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG Ade Komara Mulyana menyampaikan peta dasar ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder, salah satunya pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Di mana RDTR itu nantinya akan diintegrasikan ke sistem perizinan terpadu di pusat agar bisa dirapikan untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam investasi. Di samping itu, diharapkan bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman pemda dalam mengelola berbagai aktivitas pembangunan," kata Ade.
Ditambahkan oleh Kepala BIG Muh. Arif Marfai bahwa peta dasar ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hanya saja ada mekanisme tersendiri jika ingin memanfaatkan peta ini lebih lanjut, misalnya untuk keperluan analisis atau pemodelan.
"Tapi pada dasarnya bahwa penyediaan peta dasar ini adalah untuk masyarakat Indonesia, terutama juga untuk Pemda ketika mereka memerlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, juga untuk akademisi, dan masyarakat umum," tambah Arif.
Ia juga mengungkapkan bahwa peta dasar ini dapat membantu para pengambil kebijakan dalam menyelesaikan konflik, menyelesaikan tumpang tindih, termasuk di dalamnya membantu pemerintah daerah dalam menyusun RDTR.
"Kalau Rencana Detail Tata Ruangnya sudah ditetapkan oleh Pemda, tentu permasalahan-permasalahan yang tadi bisa diselesaikan salah satunya dengan bantuan ini. Meskipun bukan kami lembaga BIG yang harus menyelesaikan itu, tapi kami menyediakan peta dasarnya," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Ibnu Sofian menjelaskan peta dasar skala besar ini sangat berguna untuk mitigasi kebencanaan.
"Itu yang dampaknya besar. Dengan data 1:5000 dan 1:1000 di kota besar, maka kita bisa menyusun area yang akan terdampak oleh perubahan iklim, banjirnya semana tingginya, arusnya ke mana larinya, itu yang bisa kita gunakan untuk mitigasi dan tanggap darurat bencana, evakuasinya ke mana, shelternya dibangun di mana, dan sebagainya, itu bisa mengurangi kerugian materil. Dan jenis bangunan yang harus dibangun di daerah tertentu itu bisa menggunakan dasar ini sebagai patokan," jelas Ibnu.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat Jayadi Nas mengapresiasi rencana dari BIG untuk penyediaan peta dasar skala besar tersebut.
"Ini adalah hal yang strategis, di tengah sejumlah persoalan-persoalan yang telah kita hadapi, baik itu berkaitan dengan batas desa, batas kecamatan, apalagi kalau terjadi pemekaran. Dengan adanya peta dasar ini akan membuat kita bisa melihat secara langsung, apalagi ini skala yang sangat besar 1:5000, sehingga peta itu jelas jalan apa saja," sebut Jayadi.
Dengan adanya peta dasar ini, lanjut Jayadi, masalah yang terjadi selama ini dalam hal bagaimana investasi dan memberikan pelayanan umum, serta konflik antara satu dengan yang lain sedapat mungkin bisa diminimalisir.
"Tadi juga disampaikan bagaimana kolaborasi dan sinergitas antara pihak BIG dengan pihak pemerintah setempat untuk saling memberi data. Ini adalah solusi strategis yang coba diambil oleh BIG di dalam meminimalisir konflik yang sering kita hadapi. Dengan adanya ini, Insya Allah, tidak ada lagi gontok-gontokan, tetapi memiliki sumber yang sama, masyarakat bisa mengakses data ini, sementara pihak pemerintah dan pengusaha memiliki pandangan yang sama yang bermanfaat bagi kita semua," lanjutnya.
Senada dengan yang disampaikan Jayadi Nas, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar Irwan Bangsawan mengapresiasi pelaksanaan penyediaan peta dasar oleh BIG yang dapat meminimalisir konflik.
"Sekarang ini klaster jalan di kota Makassar kadang menjadi suatu hal ketika ada jual beli tanah, pelepasan hak, itu menjadi suatu perdebatan. Dengan adanya ini akan lebih jelas, ini yang kita akan jadikan dasar memperbaiki pendataan kita," ujar Irwan.
Ia juga berharap dengan adanya peta dasar ini dapat lebih menambah Makassar sebagai kota investasi.
"Ketika orang mau melihat sebuah wilayah, berinvestasi di kota atau daerah tersebut, maka yang dilihat adalah kondisi geologi, kondisi keberadaan daerah tersebut, dan ini (peta dasar) sangat membantu kita. Oleh sebab itu kami sangat berterimakasih dan pemerintah kota sangat mensupport ini," pungkasnya.(*/rls/pp)
