Kondisi perekonomian 1 (satu) tahun pasca terjadinya krisis pandemi covid-19 relatif stabil. Salah satu indikatornya adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang terjaga positif pada tahun 2023 masing-masing sebesar 5,05 dan 4,51 persen. Optimisme terhadap kondisi perekonomian juga terlihat pada Indeks Keyakinan Konsumen yang pada Bulan Januari 2024 mengalami peningkatan, dengan perolehan sebesar 125,0 yang berada pada level optimis dan meningkat 1,2 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu, kinerja kegiatan dunia usaha pada Triwulan I Tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan Saldo Bersih Tetap (SBT) sebesar 15,38 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 13,17 persen.
Pemerintah memiliki salah satu tools yang dapat mempertahankan momentum perekonomian Indonesia yang telah membaik, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah perlu menetapkan berbagai macam langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran guna memitigasi berbagai macam risiko dan dampak pada perekonomian Indonesia serta mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas (spending better) dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1041/MK.05/2023, telah dijelaskan beberapa langkah tersebut, yang diantaranya namun tidak terbatas pada melakukan peningkatan kualitas perencanaan; meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan; melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper); meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); dll.
Percepatan penyerapan anggaran, dengan tetap memperhatikan output dan outcome yang dihasilkan, senantiasa menjadi fokus KPPN Palopo. Hal tersebut mengingat APBN/APBD dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini (26/2), realisasi anggaran pada seluruh mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo mencapai sebesar Rp643,03 miliar yang terdistribusi ke Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp172,13 miliar dan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp470,90 miliar.
Selanjutnya, KPPN Palopo selaku Financial Advisor di wilayah Luwu Raya, senantiasa melakukan pembinaan dan asistensi kepada seluruh mitra agar dapat meningkatkan dan meraih hasil optimal dalam kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. Penerapan proses diskusi hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan sinergi kemitraan, senantiasa dilakukan secara aktif oleh seluruh jajaran KPPN Palopo. Salah satu bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada hari Kamis (22/2), dengan mengundang seluruh mitra Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Luwu Raya. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka akselerasi penyaluran TKD tahun 2024 dan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran, khususnya pada penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).
Dalam proses pelaksanaan anggaran, seluruh instansi vertikal pemerintah pusat dan daerah telah didukung dengan sarana yang memadai. Penerapan sistem informasi dan aplikasi terintegrasi pada setiap proses pelaksanaannya, yang telah dikembangkan dan disempurnakan secara berkala, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengakselerasi proses penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat dengan segera merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN/APBD.
Selain itu, KPPN Palopo juga telah melakukan langkah strategis, salah satunya adalah melakukan dorongan dan akselerasi transformasi digital dalam proses pelaksanaan anggaran di seluruh mitra kerja dan para pelaku UMKM di wilayah Luwu Raya. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pelaksanaan anggaran yang telah terjaga selama ini oleh seluruh mitra kerja, dan sebagai bentuk dukungan KPPN Palopo kepada seluruh UMKM di wilayah Luwu Raya agar dapat melakukan ekspansi pada kegiatan usahanya. Ekspansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha, menjaga rantai pasokan komoditas sehingga tingkat inflasi dapat lebih terkendali, dan turut berkontribusi dalam meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Jaga Momentum Perekonomian, KPPN Palopo Dorong Akselerasi Belanja APBN/APBD
