Legislator Palopo Sebut Spekulasi Sekkot

* Soal Rencana Pemkot Kurangi Proyek Infrastruktur 2024 karena Kewalahan Bayar Hutang Belanja Peninggalan 2023 Rp119 Miliar


PALOPOPOS. CO. ID, TOMPOTIKKA-- Legislator Golkar Palopo, Baharman Supri menyebut, rencana Pemkot mengurangi proyek infrastruktur 2024 karena kewalahan membayar hutang belanja Rp119 miliar peninggalan TA 2023, hanya spekulasi Sekkot Palopo.

"Ini spekulainya Pak Sekda, " kata Baharman yang dimintai tanggapannya, Selasa, 5 Maret 2024.

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas berita DetikSulsel, Senin, 4 Maret 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), kesulitan membayar tunggakan utang Rp 119 miliar tahun 2023. Pemkot berdalih pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan untuk membayar tunggakan belum sesuai target.

"Iya untuk 2024 ini fokus kita juga membayar utang di 2023 kemarin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo Firmanza kepada detikSulsel, Senin (4/3/2024).

Firmanza mengungkapkan, pihaknya sementara ini mencari solusi melunasi utang di tahun 2023 tersebut. Dia memperkirakan, besaran utang yang harus dibayarkan sebesar Rp 119 miliar, nilai tersebut semuanya utang ke pihak ke-3 atau perusahaan kontraktor.

"Nilainya kurang lebih Rp 119 miliar tapi itu hitungannya masih kotor yah, nanti selesai audit BPK untuk nilai pastinya. Iya semuanya itu utang ke pihak ke-3," ungkapnya.

Dia mengutarakan, timbulnya utang itu dikarenakan PAD tahun 2023 tidak sesuai target. Padahal kata dia, PAD tersebut diproyeksikan untuk membayar beberapa pekerjaan yang berlangsung di tahun 2023.

"Estimasi pendapatan yang tidak sesuai, kita harap sekian masuk tenyata tidak masuk. Memang ada beberapa yang tidak capai target, sementara harapan kita PAD itu untuk membayar beberapa item yang sedang dikerjakan di 2023," ucapnya.

Firmanza pun mengakui, baru kali ini Pemkot Palopo memiliki utang sebanyak itu. Dia juga merencanakan akan mengurangi beberapa kegiatan proyek infrastruktur di 2024, sehingga dananya bisa dialihkan untuk membayar utang.

"Iya baru kali ini kita memiliki utang sebanyak begitu. Tetap akan dibayarkan tahun ini sesuai kemampuan keuangan kita, mungkin saja kita taktisi akan mengurangi beberapa kegiatan infrastruktur untuk membayar utang. Tapi kita tunggu dulu audit BPK," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, utang Pemkot Palopo kurang lebih Rp 119 miliar itu terbesar ada Dinas PUPR Palopo di bidang cipta karya, kemudian disusul di bidang bina marga dan bidang pengembangan sumber daya anggota (PSDA).

Utang Pemkot di bidang cipta karya yang belum dibayarkan di antaranya, menara kuliner, arena road race Palopo dan revitalisasi Islamic Centre dengan total Rp 76,5 miliar. Sementara bidang bina marga jumlahnya Rp 36,5 miliar yang terdiri beberapa item pengaspalan dan belanja Bidang PSDA mencapai Rp 6,9 miliar.

"Totalnya (utang) belum dibayarkan Rp 119 miliar. Itu belanja dari beberapa proyek di tahun 2023," kata Kadis PUPR Kota Palopo Harianto, Senin (5/2). (ikh)