PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TOMPOTIKKA-- Kader Keluarga Berencana (KB) Kota Palopo melakukan aksi besar-besaran di Kantor Wali Kota Palopo, Kamis, 7 Maret 2024. Sehari sebelumnya, mereka demo di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palopo.
Mereka menuntut insentif mereka yang belum dibayar Pemkot selama delapan bulan sejak April - Desember 2023. Pada aksi ini, terungkap bahwa insentif kader KB sebesar Rp1,1 miliar dari APPN pusat, diduga raib.
Setelah ditemui Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, selanjutnya tujuh perwakilan pendemo diterima oleh Sekkot Palopo, Firmanza DP didampingi dua kadis, yakni Kadis DPPKB Palopo Samsil, dan Kepala BPKAD Palopo, Raodatul Jannah.
Kepada Palopo Pos, Kader KB (Tim Pendamping Keluarga/TPK) Kecamatan Telluwanua, Sri Wahyuni, insentif yang belum terbayar bersumber dari ABPD dan APBN. Untuk honor dari APBD Rp100 ribu perbulan. Dan dari APBN Rp210 ribu per bulan.
"Untuk honor TPK dari APBD masih ada dua bulan belum dibayar, November- Desember 2023. Sedangkan insentif yang bersumber dari APBN itu, belum terbayar mulai April-Desember 2023," kata Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni juga menambahkan, untuk kader TPK se-Palopo berjumlah 603 orang.
Jika jumlah kader TPK dikalkulasikan dengan insentif yang belum diterima masing-masing kader, maka dana APBN 2023 masuk ke Kota Palopo sebesar Rp1,1 miliar lebih (untuk honor TPK).
Dugaan raibnya dana APBN 2023 untuk honor 603 orang kader KB itu, disebutkan oleh Ratna, kader KB Kecamatan Wara.
Menurutnya, saat audiens ia mengatakan bahwa soal honor TPK yang bersumber dari APBN itu telah lama cair.
"Saat audience saya bilang, tabe pak. Jangan bilang tidak ada uang, kami sudah dapat informasi dari teman di pusat kalau dana TPK itu sudah lama cair. Tapi kenapa belum dibayarkan juga haknya teman kami," kata Ratna yang membuat Sekkot dan dua Kadis yang mendampinginya terdiam sejenak.
Menanggapi keluhan dan tuntutan itu, Sekkot, Kepala BPKAD, dan Kadis PPKB sama-sama meminta agar para kader tetap bersabar. Sembari akan dilakukan upaya pembayaran setelah insentif tersebut dimasukkan dalam daftar hutang belanja Palopo 2023.
"Kami bukan tidak mau bayar. Cuman kondisi keuangan kita di 2023 tidak stabil. Ada target-target yang tidak tercapai. Namun, kami sedang berusaha untuk melakukan upaya pembayaran insentif kader. Tapi kita masih tunggu dulu BPK yang sekarang ini masih lakukan audit. Dan kalau BPK mengiyakan, maka insentif tersebut bisa dimasukkan dalam hutang belanja 2023, pasti akan segera kita bayar segera mungkin," kata Raodatul Jannah.
Lebih lanjut lanjut, Raodatul menanggapi soal dana APBN 2023 untuk pembayaran insentif TPK yang disebut Ratna telah cair namun belum dibagi oleh Pemkot itu, sejenak terdiam dan berpikir. Kemudian menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu soal uang yang telah masuk.
"Kami belum tahu kalau ada dana itu masuk. Tapi nanti saya akan cek kebenarannya. Kalau misalkan ada, tidak mungkin kami tidak tahu. Karena kalau uang itu masuk dan tidak ada pertanggungjawaban, maka dana berikutnya tidak akan cair lagi," kata Raodatul. (riawan/ikhwan)
Honor Kader KB Palopo Yang Belum Dibayar
- Sumber APBN TA 2023
- 603 orang x Rp210 Ribu x 8 bulan = Rp1.013.040.000,-
- Sumber APBD TA 2023
- 603 orang x Rp100 Ribu x 2 bulan = Rp120.600.000,-
Jumlah APBN + APBD = Rp1.133.640.000,- (*)
