PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BATUPASI-- Dugaan raibnya insentif kader Keluarga Berencana (KB) Palopo sebesar Rp1,1 miliar, mendapat perhatian praktisi hukum Tana Luwu, Lukman S Wahid SH. Ia menyiratkan, hal itu bisa jadi sasaran empuk Aparat Penegak Hukum (APH).
''Kalau benar raib, penggelapan lah. Asal ada alat bukti, kenapa tidak,'' singkat Lukman menjawab pertanyaan Palopo Pos, Jumat, 8 Maret 2024.
Sebagaimana dilansir kemarin, puluhan kader KB melakukan aksi demo di Kantor Wali Kota Palopo, Kamis, 7 Maret 2024 kemarin. Sehari sebelumnya, demo di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palopo.
Mereka menuntut pembayaran insentif selama delapan bulan, terhitung April sampai Desember 2023. Insentif yang belum terbayar tersebut bersumber dari APBN pusat Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp210 ribu perbulan. Dan bersumber dari APBD Palopo TA 2023 sebesar Rp100 ribu per bulan.
Jika diakumulasikan dengan jumlah kader KB se Palopo sebanyak 603 orang, total insentif yang belum terbayar Rp1.133.640.000. (ikhwan ibrahim)
