Lantaran Kepala BKAD Tidak Hadir Rapat Pembahasan
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BELOPA-- Sejumlah anggota fraksi di DPRD Luwu saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) TA 2023, Kamis (28/3) lalu, kecewa berat.
Beberapa fraksi mengancam akan menolak LKPj Bupati Luwu TA 2023 lantaran Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu tidak pernah hadir dalam setiap pembahasan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Luwu, H Sugiman Janong mengungkapkan, Kepala BKAD Luwu telah melecehkan forum pembahasan LKPj Bupati Luwu di DPRD Luwu karena tidak pernah hadir dalam beberapa hari pembahasan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Luwu, H Sugiman Janong, mengungkapkan Kepala BKAD Luwu telah melecehkan forum pembahasan LKPj Bupati Luwu di DPRD Luwu karena tidak pernah hadir dalam beberapa hari pembahasan.
"Kami tidak tahu apa alasan kepala BKAD tidak hadir selama pembahasan LKPj. Hal ini membuktikan ia tidak serius untuk membahas LKPj dan menjadi contoh yang tidak baik. Kami dari Fraksi Partai Demokrat bisa saja bersikap menolak LKPJ Bupati Luwu TA akibat ulah pimpinan OPD yang tidak hadir utamanya kepala BKAD Luwu," ungkap Sugiman.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, H Sugiman mengatakan, sangat disayangkan ketidak hadiran Kepala BKAD Luwu tidak hadir, padahal banyak permasalahan yang harus diklarifikasi di forum LKPj Bupati Luwu TA 2023 ini.
"Kami ingin mempertanyakan, sejauhmana hutang pekerjaan fisik akan dibayarkan Pemkab Luwu. Kemudian kami ingin meminta penjelasan mengapa hutang kita begitu besar hingga mencapai Rp43 miliar bahkan menurut informasi lebih besar dari itu. Kami tegaskan kepada kepala BKAD, ketidakhadirannya dalam forum ini bisa berdampak hukum. Kami bisa saja di forum ini merekomendasikan ke APH terkait berbagai permasalahan di Kabupaten Luwu," kata Sugiman.
Anggota DPRD Luwu dari Fraksi Gabungan Selalu Bersama Rakyat, Ainun Massinring, mengatakan Kepala BKAD Luwu telah menyepelekan forum terhormat ini atas ketidakhadirannya. Untuk itu, pihaknya meminta Bupati Luwu agar melakukan evaluasi terhadap para OPD termasuk kepala BKAD Luwu.
"Kami minta dan merekomendasikan agar pejabat OPD Luwu termasuk Kepala BKAD Luwu untuk diganti saja. Kita hadir di forum ini untuk memeprtanyakan mengapa kita sampai berhutang hingga mencapai Rp43 miliar. Kami menilai, eksekutif menyembunyikan hutang daerah dalam setiap pembahasan. Karena yang kami tahu awalnya hanya sekitar Rp13 miliar, namun ternyata jumlahnya membengkak," kata Ainun Massinring.
Sekretaris BKAD Luwu, Hasruddin yang hadir dalam pembahasan tersebut tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya mengatakan, kepala BKAD Luwu tidak hadir karena sedang tugas luar daerah mengikuti kegiatan Latpim
"Kami tidak menyepelekan forum ini. Namun memang Kepala BKAD tidak bisa menghadiri karea sedang mengikuti kegiatan di Makassar," kata Hasruddin. (and/ikh)
